Jakarta – Pemerintah terus mendorong penyediaan perumahan bagi masyarakat berpengahasilan rendah (MBR). Untuk semakin menambah jumlah rumah MBR yang dibangun, maka proporsi keterlibatan antara pemerintah dengan bank akan diubah pada tahun depan.
Bila saat ini komposisinya 90:10% atau lebih banyak 90% Pemerintah, maka untuk tahun depan Pemerintah mengusulkan kredit pemilikan rumah bersubsidi menggunakan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) komposisinya menjadi 60% pemerintah dan 40% nya adalah bank.
Pemerintah sendiri menilai, perubahan komposisi skim FLPP (60:40) dianggap sudah waktunya. Kondisi tersebut juga seiring dengan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang terus menurun sejak Januari sampai Juni 2016. Di mana saat ini suku bunga BI telah turun menjadi 6,5%.
Berkurangnya dana dari pemerintah untuk KPR Subsidi (FLPP) dianggap tidak akan mempengaruhi kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) dalam penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi. Hal ini sejalan dengan BTN yang masih memegang pangsa pasar terbesar dalam pemberian kredit KPR ketimbang bank-bank lain.
“FLPP skimnya akan diganti, dana pemerintah menjadi 60%, lalu dana bank 40%. Saya pastikan ini tidak akan ada dampaknya ke BTN. Lagi pula BTN masih menguasai FLPP dibanding bank penyalur FLPP lainya,” ujar Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2016.
Dia menambahkan, berkurangnya komposisi skim FLPP pemerintah tidak akan mempengaruhi kinerja penyaluran KPR bersubsidi, asal rasio pendapatan bunga terhadap nilai bunga (Net Interest Margin/NIM) BTN dapat terjaga di atas 4%. Saat ini NIM BTN di Semester I 2016 tercatat 4,65% atau turun dari 4,73%.
“Kita bisa lakukan tujuan pemerintah selama gross margin (NIM) tidak dibawah 4%. BTN masih menguasai pasar pembiayaan rumah. Jadi kuncinya disitu, saya kira tidak ada kekhawatiran,” ucap Iman. (*)
