Poin Penting
- ISEAI menilai pertumbuhan ekonomi 5,1% belum cukup menahan kenaikan rasio utang pemerintah.
- Rasio utang diproyeksikan naik ke kisaran 41,3–41,5% PDB pada 2026.
- Risiko crowding out, pelemahan rupiah, dan ketergantungan investor asing jadi sorotan utama.
Jakarta – Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen pada 2026 belum cukup untuk menahan lonjakan rasio utang pemerintah
Dalam laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026, ISEAI menyebut rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan berada di kisaran 41,3 persen hingga 41,5 persen pada 2026.
“Meskipun angka ini secara teknis masih berada di bawah batas legal 60 persen yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, analisis yang lebih kritis mengungkapkan tren peningkatan yang persisten dan mengkhawatirkan,” tulis laporan tersebut dikutip pada Senin, 20 April 2026.
Pada akhir 2024, rasio utang berada di level 39,2 persen. Artinya, terjadi kenaikan lebih dari 200 basis poin dalam waktu kurang dari dua tahun.
Kenaikan ini dinilai bukan sekadar fluktuasi siklis, melainkan mencerminkan pergeseran struktural dalam kebijakan belanja yang mulai melampaui kapasitas pendapatan negara.
Total utang pemerintah pusat per akhir 2025 tercatat Rp9.637,9 triliun dan diperkirakan terus meningkat mendekati Rp10.000 triliun pada pertengahan 2026.
Dominasi instrumen domestik berupa Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah memberikan perlindungan parsial terhadap risiko nilai tukar. Namun, kondisi ini juga meningkatkan ketergantungan pada likuiditas perbankan domestik.
Baca juga: ISEAI Soroti ‘Tembok Utang’ 2026, Jatuh Tempo Tembus Rp833 Triliun
Ketika pemerintah menyerap likuiditas besar untuk membiayai defisit yang melebar hingga 2,9 persen dari PDB, risiko crowding out terhadap sektor swasta menjadi ancaman bagi produktivitas nasional.
ISEAI memperkirakan rasio utang naik dari 41,0 persen pada 2025 menjadi 41,3 persen pada 2026. Defisit anggaran meningkat dari 2,8 persen menjadi 2,9 persen PDB.
Sementara itu, pertumbuhan PDB riil diproyeksikan naik tipis dari 5,0 persen menjadi 5,1 persen, dan inflasi meningkat dari 2,8 persen menjadi 3,0 persen.
Tekanan Eksternal dan Nilai Tukar
Selanjutnya, rasio utang luar negeri terhadap PDB diperkirakan turun dari 29,9 persen pada 2025 menjadi 29,7 persen pada 2026. Namun, cadangan devisa menyusut dari USD156,5 miliar menjadi USD154,6 miliar.
Saldo keseimbangan primer tetap berada di zona negatif dan memburuk dari minus 0,5 persen PDB menjadi minus 0,6 persen.
Baca juga: S&P Global Nilai Rating Utang RI Paling Rentan di Asia Tenggara
Data tersebut menunjukkan meski pertumbuhan ekonomi meningkat, defisit yang melebar justru mendorong rasio utang ke level lebih tinggi.
“Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat debt-driven (digerakkan oleh utang) daripada didorong oleh peningkatan produktivitas atau investasi swasta secara mandiri,” katanya.
Selain itu, penurunan cadangan devisa pada awal 2026 menjadi sinyal bahwa intervensi stabilisasi nilai tukar mulai menggerus bantalan eksternal Indonesia di tengah beban pembayaran utang luar negeri yang meningkat.
Risiko Nilai Tukar dan Investor Asing
Struktur utang Indonesia juga menghadapi tantangan dari sisi komposisi mata uang. Meski mayoritas dalam rupiah, porsi utang valuta asing tetap signifikan dan sensitif terhadap fluktuasi kurs.
Saat nilai tukar rupiah terdepresiasi menembus Rp17.000 per dolar AS pada April 2026, beban pokok dan bunga utang luar negeri meningkat tajam dan menekan likuiditas APBN.
“Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan pada investor asing di pasar SBN, yang meskipun pangsanya telah menurun, tetap memiliki potensi untuk memicu volatilitas harga aset jika terjadi guncangan sentimen global,” tulis laporan itu. (*)
Editor: Yulian Saputra
