News Update

Perkuat BUMN, Pemerintah Diminta Tinggalkan Holding Sektoral

Jakarta–Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) mengusulkan penggabungan BUMN dengan pendekatan konglomerasi yang meniadakan holding sektoral. Hal ini mencontoh beberapa holding di negara maju sepert seperti Singapura, Tiongkok dan Jepang.

Penggabungan BUMN menjadi lintas sektoral itu dinilai lebih tepat, jika berkaca pada situasi dan visi dari pemerintahan yang kini fokus menggenjot pembangunan di segala sektor serta mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

“Kami usulkan menggunakan pendekatan konglomerasi. Jadi di situ ada bank, asuransi, konstruksi dan lainnya dalam satu struktur,” kata Cristianto Wibisono dalam pembukaan Diskusi bertajuk Seabad Konglomerasi BUMN yang diadakan oleh Pusat Data Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.

Selain Christianto Wibisono, yang merupakan Pendiri sekaligus penyelenggara acara, turut hadir Mohammad Yudayat (Dirut PT Perkebunan Nusantara V), Fajar Harry Sampurno mewakili Kementerian BUMN, Iman Rachman (Direktur Keuangan Pelindo II), dan Drs. Bob Tyasika Ananta, MBA (Direktur Perencanaan dan Operasional PT BNI). (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2 3

Paulus Yoga

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

2 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

2 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

2 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

2 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

3 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

5 hours ago