Jakarta–Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira menilai pemerintah kurang berupaya dalam mengentaskan kemiskinan yang menyebabkan ketimpangan ekonomi.
Pasalnya, dari data-data yang dihimpun HIPMI menunjukkan angka indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia meningkat secara tajam dari 0,3 menjadi 0,41 selama periode 2003-2014, atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Ketimpangan ekonomi yang terus melebar ini akan memicu keresahan sosial karena menimbulkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya pengangguran, angka kriminalitas, kemiskinan, dan lain sebagainya. Negara bisa mengalami kemunduran karena masalah tersebut. Dalam hal ini, kami menilai pemerintah kurang serius mengatasi ketimpangan ekonomi, harus ada Gerakan Keadilan Ekonomi kedepannya,” ujar Anggawira dalam siaran persnya akhir pekan kemarin.
Tahun ini, ungkap Anggawira, jumlah penduduk miskin di Jakarta mendekati 385.000 orang atau 3,75%. Artinya terjadi peningkatan sebanyak 0,14 poin. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra menanggapi rumor mengenai pergantian… Read More
Jakarta – Rupiah diprediksi masih akan mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS), akibat peningkatan data inflasi… Read More
Jakarta - Pada pembukaan perdagangan pagi ini pukul 9.00 WIB (14/11), Indeks Harga Saham Gabungan… Read More
Jakarta - Harga emas Antam atau bersertifikat PT Aneka Tambang hari ini, Kamis, 14 November… Read More
Jakarta – Pilarmas Investindo Sekuritas melihat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara teknikal hari ini… Read More
Jakarta - Presiden Direktur Zurich Syariah, Hilman Simanjuntak, menyambut baik kebijakan pemutihan utang bagi petani… Read More