Meskipun telah terjadi pelemahan global yang mengakibatkan kerugian kepada para penduduk kaya tersebut, namun pangsa kekayaan dari 1% penduduk tersebut masih memiliki trend naik, pasalnya mereka masih menyimpat aset kekayaan dalam warisan, atau berinvestasi.
“Angka-angka tersebut menunjukan bahwa keadilan sosial di negara ini masih jauh dari harapan. Sekaligus, memperlihatkan kesenjangan ekonomi yang sangat dalam, yang tidak mungkin akan menjadi lebih baik bila pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas seperti melakukan redistrubusi aset, agar hak guna usaha (HGU) atas tanah, maupun aset lain yang selama ini hanya dikuasai oleh segelintir penduduk dapat pula dimaanfatkan oleh masyarakat yang berhak merasakannya,” ucap lelaki yang juga menjadi dosen di Universitas Islam As-Syafi’iyah ini.
Redistribusi aset, lanjut Anggawira akan menghasilkan stabilitas internal, dan demokratis. Keadaan demikian akan mendorong investasi yang diperlukan untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi.
Adapun cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial antaralain, dengan menerapkan pajak progresif kepada pengusaha yang sudah lama menikmati lahan untuk bisnis, menekan penghindaran pajak oleh pengusaha besar, atau individu tergolong kaya, menggeser beban pajak dari tenaga kerja konsumsi, menjadi ke pajak modal dan kekayaan. (*)
(Baca juga: Risiko Kemiskinan di Negara Berkembang Meningkat)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta – Kapasitas ruang fiskal APBN masih sangat terbatas dalam mendanai berbagai proyek transisi energi… Read More
Jakarta - Tahun 2024 lalu, perusahaan akuntansi multiglobal, menemukan data bahwa 53 persen pemimpin perusahaan… Read More
Jakarta - PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja yang solid pada kuartal I 2025… Read More
Jakarta – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) mengawali 2025 dengan catatan positif. Di… Read More
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan potensi Indonesia untuk membuka pasar baru dalam perdagangan internasional,… Read More
Jakarta - Pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan atau deregulasi sebagai langkah negosiasi perdagangan yang dinilai… Read More