Meskipun telah terjadi pelemahan global yang mengakibatkan kerugian kepada para penduduk kaya tersebut, namun pangsa kekayaan dari 1% penduduk tersebut masih memiliki trend naik, pasalnya mereka masih menyimpat aset kekayaan dalam warisan, atau berinvestasi.
“Angka-angka tersebut menunjukan bahwa keadilan sosial di negara ini masih jauh dari harapan. Sekaligus, memperlihatkan kesenjangan ekonomi yang sangat dalam, yang tidak mungkin akan menjadi lebih baik bila pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas seperti melakukan redistrubusi aset, agar hak guna usaha (HGU) atas tanah, maupun aset lain yang selama ini hanya dikuasai oleh segelintir penduduk dapat pula dimaanfatkan oleh masyarakat yang berhak merasakannya,” ucap lelaki yang juga menjadi dosen di Universitas Islam As-Syafi’iyah ini.
Redistribusi aset, lanjut Anggawira akan menghasilkan stabilitas internal, dan demokratis. Keadaan demikian akan mendorong investasi yang diperlukan untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi.
Adapun cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial antaralain, dengan menerapkan pajak progresif kepada pengusaha yang sudah lama menikmati lahan untuk bisnis, menekan penghindaran pajak oleh pengusaha besar, atau individu tergolong kaya, menggeser beban pajak dari tenaga kerja konsumsi, menjadi ke pajak modal dan kekayaan. (*)
(Baca juga: Risiko Kemiskinan di Negara Berkembang Meningkat)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang kerap disapa BG mengungkapkan… Read More
Jakarta - PT Mandiri Sekuritas bekerja sama dengan perusahaan induk, Bank Mandiri, Bursa Efek Indonesia… Read More
Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dari Januari hingga Oktober 2024, Direktorat… Read More
Jakarta - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memperkenalkan Sahabat-AI, sebuah Large Language Model (LLM) open-source yang inovatif untuk… Read More
Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (14/11) ditutup dengan melanjutkan pelemahannya… Read More
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12… Read More