Jakarta–Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira menilai pemerintah kurang berupaya dalam mengentaskan kemiskinan yang menyebabkan ketimpangan ekonomi.
Pasalnya, dari data-data yang dihimpun HIPMI menunjukkan angka indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia meningkat secara tajam dari 0,3 menjadi 0,41 selama periode 2003-2014, atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Ketimpangan ekonomi yang terus melebar ini akan memicu keresahan sosial karena menimbulkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya pengangguran, angka kriminalitas, kemiskinan, dan lain sebagainya. Negara bisa mengalami kemunduran karena masalah tersebut. Dalam hal ini, kami menilai pemerintah kurang serius mengatasi ketimpangan ekonomi, harus ada Gerakan Keadilan Ekonomi kedepannya,” ujar Anggawira dalam siaran persnya akhir pekan kemarin.
Tahun ini, ungkap Anggawira, jumlah penduduk miskin di Jakarta mendekati 385.000 orang atau 3,75%. Artinya terjadi peningkatan sebanyak 0,14 poin. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Jakarta – Bangkok Bank sukses mengakuisisi 89,12 persen saham PT Bank Permata Tbk (BNLI) dari Standard Chartered Bank dan… Read More
Jakarta – PT PLN (Persero) dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060 membutuhkan investasi mencapai USD700 miliar… Read More
Jakarta - PT Bank Permata Tbk (BNLI) atau Permata Bank memiliki peluang ‘naik kelas’ ke Kelompok Bank… Read More
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai level 8 persen dalam kurun waktu… Read More
Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin… Read More
Makassar – PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (Maximus Insurance) menyerahkan polis asuransi jaminan diri… Read More