Jakarta–Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira menilai pemerintah kurang berupaya dalam mengentaskan kemiskinan yang menyebabkan ketimpangan ekonomi.
Pasalnya, dari data-data yang dihimpun HIPMI menunjukkan angka indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia meningkat secara tajam dari 0,3 menjadi 0,41 selama periode 2003-2014, atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Ketimpangan ekonomi yang terus melebar ini akan memicu keresahan sosial karena menimbulkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya pengangguran, angka kriminalitas, kemiskinan, dan lain sebagainya. Negara bisa mengalami kemunduran karena masalah tersebut. Dalam hal ini, kami menilai pemerintah kurang serius mengatasi ketimpangan ekonomi, harus ada Gerakan Keadilan Ekonomi kedepannya,” ujar Anggawira dalam siaran persnya akhir pekan kemarin.
Tahun ini, ungkap Anggawira, jumlah penduduk miskin di Jakarta mendekati 385.000 orang atau 3,75%. Artinya terjadi peningkatan sebanyak 0,14 poin. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Jakarta - PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat tentang… Read More
Jakarta – Pesatnya perkembangan teknologi di era modern tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga meningkatkan… Read More
Jakarta - Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para nasabahnya,… Read More
Jakarta – Rencana aksi korporasi BTN untuk mengakuisisi bank syariah lain masih belum menemukan titik terang. Otoritas… Read More
Suasana saat penandatanganan strategis antara Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services (DPLK… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal kedatangan satu perusahaan dengan kategori lighthouse yang… Read More