Jakarta – Privy, perusahaan fintech penyedia layanan digital, turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional bertajuk “Masa Depan Bank Perekonomian Rakyat dalam Ekosistem Digital dan Tantangan Ekonomi Global 2025” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Seminar berlangsung di Hotel Mercure Jakarta ini dihadiri lebih dari 200 Bank Perekonomian Rakyat (BPR/S) dari seluruh Indonesia.
Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, menegaskan pentingnya menjaga layanan siber, termasuk perlindungan data pribadi.
Baca juga: Perbarindo Gelar Pelatihan Sertifikasi Kompetensi BPR bagi Mahasiswa UGM
“Perbarindo, sebagai asosiasi, menginisiasi penerapan ISO 27001 untuk memastikan bahwa seluruh pengguna di industri BPR mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku, memahami risiko terkait keamanan informasi, serta menerapkan mitigasi terhadap ancaman, khususnya dalam perlindungan data pribadi”, tegasnya, Jumat, 28 Februari 2025.
Transformasi Digital dan Tantangan Keamanan
Tedy melanjutkan bahwa transformasi digital menjadi elemen penting dalam mempercepat inklusi keuangan di berbagai negara.
Di Indonesia, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 75,02 persen pada 2024, sebagaimana hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Tedy pun menyebut, peningkatan adopsi layanan keuangan berbasis digital harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi konsumen.
Hal itu guna memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital, terutama dengan meningkatnya kasus pencurian dan pemalsuan identitas dalam layanan keuangan digital.
Baca juga: Privy Bagikan Jurus Tangkal Fraudster di Sektor Perbankan
Privy, sebagai penyedia layanan tanda tangan elektronik dan identitas digital berbasis sertifikat elektronik, hadir sebagai solusi bagi BPR/S dalam memastikan keamanan verifikasi identitas nasabah tanpa pertemuan tatap muka.
Keberadaan Privy dinilai bisa membantu dalam proses pembukaan rekening dan pengajuan kredit, sekaligus mencegah pencurian dan pemalsuan identitas. Keamanan tersebut menjadi parameter penting bagi BPR/S dalam mengatasi risiko fraud dan deepfake.
“Privy hadir dengan solusi tanda tangan elektronik tersertifikasi yang memungkinkan BPR untuk mempercepat proses layanan, mengurangi biaya operasional, serta memastikan keamanan transaksi sesuai standar ISO 27001 dan ISO 27701,” ungkap Nicholas Adrianus, Business Development Associate Privy.
Baca juga: Privy Tekankan 2 Hal Ini untuk Keamanan Siber Industri Perbankan
Sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) yang berinduk pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Privy terlebih dahulu memverifikasi identitas setiap penggunanya berdasarkan data kependudukan dan biometrik sebelum mereka dapat mengakses layanan tanda tangan elektronik.
Privy juga telah menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memverifikasi identitas calon pengguna.
Pemanfaatan Teknologi untuk Keamanan BPR
Dalam seminar tersebut, Muhammad Farid S, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil Kemendagri, turut hadir dan menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi yang cerdas bagi industri keuangan, terutama bagi BPR dan BPRS dalam membantu UMKM.
“Salah satu pemanfaatan teknologi yang bisa diterapkan yaitu penggunaan tanda tangan elektronik yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik dan diakui secara hukum untuk meningkatkan rasa aman bagi konsumen,” katanya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
