Pasar domestik masih luas dan potensi margin yang besar, jadi alasan perbankan nasional masuk pasar Asean. Rezkiana Nisaputra
Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, industri perbankan nasional terbilang tidak optimal dalam merespons rencana integrasi ekonomi di lingkup ASEAN.
Pasalnya, sejauh ini para pegiat ekonomi di dalam negeri masih sangat terbatas untuk memanfaatkan pasar ASEAN dan lebih berorientasi pada pasar domestik.
Pernyataan tersebut seperti disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2015. “Kami sudah mendorong perbankan, tetapi mereka belum optimal melakukannya. Namun, ini bukan berarti kami bertepuk sebelah tangan,” ujarnya.
Menurut Muliaman, para pelaku usaha yang lebih agresif untuk memasuki pasar ASEAN justru ada pada sektor properti dan bukan pada sektor perbankan. Rendahnya minat perbankan nasional untuk memasuki pasar Asean, karena adanya penilaian bahwa pasar domestik masih luas dan masih memiliki potensi margin yang besar.
“Memang, integrasi Asean ini jangan melulu mendorong perbankan, tetapi juga properti dan manufaktur,” tukasnya.
Lebih lanjut Muliaman mengungkapkan, meski integrasi sektor perbankan melalui ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) akan diimplementasikan pada 2020, namun kerjasama bilateral bisa dilakukan perbankan untuk beroperasi di negara lain. Pasalnya, beberapa negara sudah menunggu ABIF dengan melalui perjanjian bilateral.
“Beberapa negara memang menunggu ABIF, tetapi ada konteks kerjasama bilateral untuk bank memasuki negara lain. Tetapi, tetap mengacu pada kerangka ABIF. Indonesia sudah melakukannya dengan Singapura dan Malaysia,” ucap Muliaman.
Dia menegaskan, untuk bekerjasama dengan negara Asean lainnya dinilai belum terlalu mendesak. Namun, pihaknya akan tetap memfasilitasi perbankan yang akan masuk ke sana, sembari menunggu implementasi ABIF. Menurutnya, saat ini sudah ada satu bank BUMN yang sudah mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Myanmar.
“Selanjutnya, perlu dipikirkan Laos, Kamboja dan Vietnam,” tutup Muliaman. (*)
