Jakarta – Pembangunan Ibukota Negara Nusantara atau IKN memiliki prinsip untuk mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta rendah emisi karbon. Untuk mewujudkan hal tersebut juga harus mengedepankan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan memastikan bahwa pembangunan IKN menggunakan sebanyak-banyaknya produk dalam negeri.
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Kontruksi Ditjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud, saat mewakili sambutan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, mengatakan, bahwa tantangan dalam pembangunan IKN saat ini adalah pada barang ataupun alat yang harus ber-TKDN sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
“Tantangan utama di kita semua adalah bahwa sesuai arahan bapak presiden semua barang, alat harus ber-TKDN ini sudah tantangan kita bersama dan ternyata TKDN sudah mulai,” ucap Nicodemus dalam seminar hybrid ‘Mendukung Pembangunan IKN Berkelanjutan’ di Jakarta, 4 Agustus 2022.
Oleh karena itu, Kementerian PUPR memperkenalkan implementasi teknologi peraturan konstruksi yang ramah lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan materi lokal untuk mendukung penggunaan infrastruktur jalan dan ibukota yang berkelanjutan.
Nicodemus mengatakan, bahwa hal tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait prinsip pembelanjaan APBN yang sebesar Rp400 triliun tidak diperuntukkan untuk belanja barang impor melainkan untuk dibelanjakan bagi penggunaan produk dalam negeri.
“Kita juga sama-sama mengetahui bahwa pada prinsipnya itu semua belanja APBN dilarang belanja impor, kemudian ada komitmen Rp400 triliun adalah minimal untuk dibelanjakan bagi penggunaan produk dalam negeri, nah dengan kondisi itu yang kemudian dibagi lagi bahwa yang untuk pusat Rp200 triliun, daerah Rp200 triliun bahkan BUMN pun juga dibebankan harus belanja produk dalam negeri, ini sudah pernyataan Presiden,” ujar Nicodemus.
Adapun, dalam pembangunan IKN terdapat rantai pasok yang dapat mendukung terwujudnya IKN itu sendiri. Ke-4 rantai pasok tersebut adalah sumber daya manusia, barang atau material, alat, dan teknologi. Namun, pada kenyataannya data utulisasi menunjukan bahwa penggunaan produk dalam negeri masih rendah yang artinya masih banyak produk material impor yang memenuhi pasar nasional.
Sehingga, dibutuhkan alat ataupun material yang dapat mendukung prinsip-prinsip pembangunan IKN Nusantara yang mengarah kepada ramah lingkungan, memiliki standarisasi dan sertifikasi menjadi penting. (*) Khoirifa
