Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp470,3 triliun atau 14,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik 18,1 persen year on year (yoy).
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 15 Maret 2024 sudah mencapai Rp328,9 triliun atau 13,3 persen dari total pagu belanja APBN, naik 17 persen yoy.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja K/L Rp165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu. Utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca juga: Awal Tahun, Realisasi Belanja Bansos Jokowi Tembus Rp12,45 Triliun
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp163,4 triliun atau 11,9 persen dari pagu APBN 2024, utamanya terdiri atas realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
“Kalau kita lihat di 2024 untuk 2,5 bulan pertama sampai dengan 15 Maret rrealisasi belanja kita dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu tumbuhnya 17 persen yoy. Tahun lalu pun sebenarnya sudah tinggi, yaitu tumbuh 10 persen,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin, 25 Maret 2024.
Selanjutnya, dari total belanja pemerintah, sebesar Rp254,7 triliun atau 77,4 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Mulai dari perlindungan sosial, petani dan UMKM. Dalam hal ini program keluarga harapan (PKH) sudah Rp5,3 triliun terealisir, kartu sembako Rp11,3 triliun dan PBI JKN Rp11,6 triliun.
Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian (traktor) Rp74,15 miliar miliar, subsidi BBM Rp1,7 triliun, dan subsidi LPG 3 kilogram (kg) Rp6,8 triliun.
Baca juga: Survei BI: Belanja Masyarakat Melemah, Bayar Cicilan Utang Melonjak
Di bidang pendidikan, pemerintah melalui program Indonesia Pintar menyalurkan anggaran Rp963,3 triliun, Program KIP Kuliah Rp1,3 triliun, BOS (Kemenag) Rp4,4 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp765 miliar.
“Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat seperti jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, gedung dikti dan kapasitas satelit sebesrRp13,7 triliun,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
