Oleh Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group
SEBUAH negara tidak pernah kehilangan kepercayaan investor dalam semalam. Ia luruh perlahan, seperti batu kapur yang tergerus air hujan selama bertahun-tahun, tak terlihat sampai akhirnya dinding itu runtuh. Kepercayaan adalah arsitektur yang rumit: ia dibangun oleh kepastian hukum, diperkuat oleh konsistensi kebijakan, dan dirawat oleh integritas institusi.
Namun, ia bisa hancur oleh satu keputusan politik yang mengabaikan logika pasar, satu regulasi yang berubah semalam, satu intervensi yang mencederai independensi regulator.
Indonesia hari ini berdiri di tepi jurang itu. November 2026 bukan sekadar tanggal dalam kalender review Morgan Stanley Capital International (MSCI). Ia adalah referendum internasional terhadap kredibilitas sebuah bangsa yang pernah bermimpi menjadi macan Asia. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan turun kelas dari Emerging Market menjadi Frontier Market. Pertanyaan sesungguhnya adalah: sudah sejauh apa kita menggerogoti fondasi kepercayaan yang dibangun dengan susah payah sejak krisis 1998?
Boleh jadi, November 2026 adalah terminus dari perjalanan panjang yang dimulai Januari tahun yang sama, ketika MSCI membekukan indeks Indonesia. Saat itu pasar masih berharap ini hanya jeda teknis. Namun ketika Goldman Sachs menurunkan rekomendasi menjadi Underweight pada Maret, harapan itu mulai memudar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons dengan serangkaian reformasi, termasuk transparansi Ultimate Beneficial Ownership yang selama ini menjadi hantu di pasar modal kita. Rebalancing Mei memberi napas pendek. Tapi penurunan penilaian arus informasi pada Juni menegaskan bahwa persoalannya bukan teknis, melainkan struktural.
Sepanjang 2026, yang diperdagangkan di lantai bursa bukan lagi laba perusahaan. Bukan lagi prospek pertumbuhan. Melainkan risiko negara. Setiap transaksi adalah pertaruhan tentang apakah Indonesia masih layak dipercaya. Dan pasar, dengan segala kebijaksanaannya yang dingin, mulai memberikan jawaban. Dan, boleh jadi MSCI bak menyiksa pasar modal Indonesia hingga November 2026. Harga saham akan “panas dingin”.
Baca juga: Bos BRI Ungkap Dampak Rebalancing MSCI terhadap Kebijakan Perbankan
Angka-angka itu dingin dan tanpa ampun. Net foreign sell yang terus membengkak. IHSG yang merosot hingga menyentuh level yang tak terbayangkan dua tahun sebelumnya. IHSG terperosok ke level di bawah 6.000. Volatilitas yang melonjak, menandakan bahwa pasar tidak lagi mampu membaca arah.
Rupiah yang “longsor” hingga pernah ke level Rp18.000, bukan karena fundamental ekonomi yang buruk semata, tetapi karena hilangnya keyakinan bahwa nilai tukar mencerminkan nilai sesungguhnya. Bank Indonesia menaikkan suku bunga tiga kali dalam setahun (5,75 persen), langkah yang selalu menyakitkan: ia menyelamatkan rupiah dengan mengorbankan pertumbuhan.
Investor global tidak pernah hanya menghitung laba. Mereka menghitung risiko institusi. Mereka membaca sinyal dari kualitas regulasi, independensi pengadilan, transparansi kebijakan. Political risk premium yang meningkat membuat cost of capital Indonesia melambung. Inilah harga yang harus dibayar: setiap basis poin kenaikan imbal hasil obligasi negara adalah pajak bagi seluruh rakyat Indonesia, dibayarkan kepada ketidakpastian yang kita ciptakan sendiri.
Ada satu hal yang membedakan pasar modal dari forum-forum politik: ia tidak mengenal retorika. Ia tidak bisa dibujuk oleh pidato yang indah, tidak bisa diyakinkan oleh konferensi pers yang mewah. Juga, tidak bisa ditipu oleh propaganda yang canggih. Pasar hanya mengenal empat hal: kepastian, kepercayaan, likuiditas, dan rule of law.
Ketika kepastian hukum melemah, pasar merespons dengan capital outflow. Ketika regulasi berubah tanpa konsultasi, pasar merespons dengan selisih lebar antara bid dan offer. Pasar modal adalah seismograf paling sensitif untuk mengukur kualitas institusi. Ia mencatat setiap gemuruh kecil di bawah permukaan politik. Dan seismograf itu sekarang menunjukkan bahwa tanah di bawah kaki kita tidak lagi stabil.
Jadi sesungguhnya, MSCI hanyalah cermin. Ia memantulkan apa yang sudah terjadi, bukan menciptakan realitas baru. Ketika cermin itu menunjukkan wajah yang tidak kita sukai, masalahnya bukan pada cermin, melainkan pada wajah kita sendiri. Lebih parah lagi, kita tidak merasa wajah kita “bopeng-bopeng”.
Persoalan fundamental Indonesia adalah kualitas institusi yang tidak kunjung membaik. Birokrasi “obesitas” dengan jumlah menteri dan badan terbanyak dalam sejarah peradapan politik modern. Inkonsistensi kebijakan yang membuat perencanaan jangka panjang menjadi mustahil. Regulasi yang berubah begitu cepat sehingga kontrak bisnis menjadi tidak lebih berharga dari kertas bekas. Intervensi politik yang mencederai independensi regulator.
Perlindungan investor yang lemah, di mana pemegang saham minoritas sering kali tidak lebih dari penonton yang pasrah. Governance BUMN yang masih menyimpan cerita-cerita lama tentang konflik kepentingan. Dan di atas semuanya: kepastian hukum yang masih menjadi kemewahan, bukan jaminan.
Ekonomi Mulai Didikte Politik
Di sinilah jantung persoalannya. Dalam satu dekade terakhir dan puncaknya setahun terkahir, kita menyaksikan semakin dominannya logika politik atas logika ekonomi. Penempatan komisaris di BUMN dan perusahaan strategis tidak lagi berbasis kompetensi, melainkan kedekatan politik. Bahkan, anak “bau kencur” pun bisa duduk di komisaris. Juga, pelatih lari dari seorang tim sukses pun bisa jadi duduk sebagai komisaris.
Konflik kepentingan menjadi sesuatu yang dianggap wajar, seolah-olah itu sekadar biaya transaksi dalam demokrasi. Kualitas tata kelola menurun, bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena ketidakmauan untuk menjaga jarak antara kekuasaan dan pasar.
Sinyal yang dikirimkan kepada investor global sangat jelas: di Indonesia, pertimbangan politik bisa mengalahkan efisiensi ekonomi kapan saja. Dan investor, sebagaimana naluri setiap makhluk rasional, akan menghindari medan yang penuh ketidakpastian. Mereka tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya meminta kepastian bahwa aturan main tidak akan berubah di tengah permainan.
Kriteria MSCI sebenarnya sederhana dan masuk akal: aksesibilitas pasar, likuiditas, batasan kepemilikan asing, penyelesaian transaksi, arus informasi, tata kelola, dan kepastian hukum. Ini bukanlah tuntutan yang eksotis. Ini adalah prasyarat dasar bagi berfungsinya pasar modal modern.
Investor global tidak meminta insentif fiskal atau perlakuan istimewa. Mereka hanya meminta agar bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah. Agar informasi tersedia secara setara dan tepat waktu. Agar kontrak dihormati. Agar sengketa diselesaikan secara adil dan transparan. Ini bukan permintaan yang berlebihan. Ini adalah fondasi dari setiap pasar modal yang berfungsi. Fakta bahwa Indonesia kesulitan memenuhi standar-standar dasar ini adalah dakwaan paling keras terhadap kualitas institusi kita.
Mari kita telusuri rantai sebab-akibat yang menyakitkan ini. Dimulai dari capital outflow, uang yang meninggalkan Jakarta menuju Singapura, New York, atau Tokyo. Rupiah melemah, bukan karena fundamental perdagangan yang buruk, tetapi karena tidak ada yang mau memegang aset dalam mata uang yang semakin tidak pasti nilainya. Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga untuk menahan arus keluar dan menopang rupiah.
Kredit menjadi mahal. Dunia usaha yang tadinya berencana ekspansi mulai menunda. Investasi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, lapangan kerja tidak tercipta, daya beli masyarakat melemah. Ini adalah lingkaran setan yang bermula dari satu hal sederhana: hilangnya kepercayaan. Dan setiap kenaikan suku bunga adalah harga yang dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia untuk ketidakmampuan kita menjaga kredibilitas.
Banyak yang meremehkan perbedaan antara Emerging Market dan Frontier Market. Mereka menganggap ini hanya soal label. Padahal, konsekuensinya sangat material. Passive fund yang mengikuti indeks MSCI Emerging Market akan menarik seluruh dananya dari Indonesia. Active fund akan mengurangi eksposur secara signifikan karena mandat investasi mereka tidak lagi mencakup Indonesia. Likuiditas bursa akan mengering.
Valuasi saham akan turun, bukan karena fundamental perusahaan yang memburuk, tetapi karena multiple yang menciut. IPO akan semakin sulit dilakukan. Biaya modal untuk perusahaan Indonesia akan meningkat, membuat ekspansi usaha lebih mahal.
Obligasi pemerintah dan korporasi akan diperdagangkan dengan imbal hasil lebih tinggi. Rupiah akan semakin rentan terhadap gejolak eksternal. Kerugian terbesar bukan pada bursa efek, tetapi pada biaya pembangunan nasional. Setiap proyek infrastruktur akan lebih mahal. Setiap penciptaan lapangan kerja akan lebih sulit. Setiap mimpi pertumbuhan akan lebih jauh dari jangkauan.
Pelajaran dari Korea, India, Vietnam. Sejarah memberi kita contoh-contoh tentang negara yang berhasil memenangkan kembali kepercayaan investor. Korea Selatan setelah krisis 1998 melakukan reformasi fundamental: merombak chaebol, memperkuat independensi regulator, membuka pasar bagi investor asing. India di bawah reformasi 1991 tidak hanya meliberalisasi ekonomi, tetapi juga membangun institusi pasar modal yang kredibel. Vietnam dalam dua dekade terakhir secara konsisten memperbaiki tata kelola, transparansi, dan kepastian hukum.
Benang merahnya jelas: kepastian hukum, stabilitas kebijakan, transparansi, dan institusi yang independen. Bukan sekadar insentif fiskal atau tax holiday. Insentif bisa menarik investor datang, tetapi hanya institusi yang baik yang bisa membuat mereka bertahan.
Baca juga: Di Balik Keputusan MSCI: Kepercayaan Investor Asing Masih Jadi Tantangan Pasar Modal RI
Apa yang Dibutuhkan Indonesia?
Indonesia tidak membutuhkan keajaiban. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melakukan reformasi institusi yang sesungguhnya. Perbaikan governance bukan sekadar slogan dalam dokumen perencanaan. Konsistensi kebijakan yang membuat dunia usaha bisa merencanakan lebih dari satu tahun ke depan. Penguatan OJK menjadi regulator yang benar-benar independen, bukan perpanjangan tangan kekuasaan. Penguatan BEI sebagai lembaga yang menjaga integritas pasar.
Profesionalisme BUMN, bukan sebagai tempat menampung titipan politik. Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Transparansi yang memungkinkan setiap investor mengakses informasi secara setara. Keterbukaan yang menjamin bahwa tidak ada informasi istimewa yang diperdagangkan di ruang-ruang gelap. Semua ini bukan tuntutan yang revolusioner. Ini adalah hal-hal mendasar yang seharusnya sudah kita miliki sebagai negara yang bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi dunia.
Bahkan, Danantara yang digadang-gadang akan menjadi mesin baru pertumbuhan pun belum terlihat tanda tanda akan mengeluarkan laporan keuangan sebagai syarat transparansi. Organisasi gemuk dan sering keluar penyataan tentang mengapa BUMN gagal, tapi tak sanggup membuat BUMN laba. Semua persoalan BUMN dilempar ke masa lalu.
Akhirnya pasa modal sesungguhnya hanyalah sebuah ruang tempat kepercayaan diperdagangkan setiap hari. Harga saham naik bukan semata karena laba perusahaan, melainkan karena keyakinan bahwa hari esok lebih pasti daripada hari ini. Ketika keyakinan itu memudar, modal akan mencari pelabuhan lain yang lebih tenang.
November 2026 bukanlah soal MSCI semata. Ia adalah cermin yang memperlihatkan bagaimana dunia menilai kualitas institusi Indonesia. Jika kita hanya sibuk menyalahkan indeks, sementara mengabaikan akar persoalan berupa tata kelola, kepastian hukum, dan disiplin kebijakan, maka yang hilang bukan sekadar status Emerging Market, melainkan kesempatan membangun ekonomi yang berkelanjutan.
Sejarah menunjukkan bahwa modal tidak pernah membenci suatu bangsa. Ia tidak takut rombongan anggota DPR dan bahlan bedil sekalipun. Modal hanya takut pada ketidakpastian. Dan ketidakpastian, dalam hampir semua kasus, lahir bukan dari pasar, melainkan dari keputusan politik yang gagal menghormati logika ekonomi. Di situlah pertaruhan Indonesia sesungguhnya: bukan memenangkan penilaian MSCI, tetapi memenangkan kembali kepercayaan yang menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Menurut catatan Infobank Institute, pasar modal bukan sekadar tempat jual beli saham. Ia adalah institusi peradaban, tempat rasionalitas, transparansi, dan akuntabilitas bertemu. Ketika kita merusaknya, kita tidak sekadar kehilangan investasi. Kita kehilangan bagian dari peradaban itu sendiri. Kepercayaan.
Siapa yang peduli soal pasar modal Kita? Presiden Prabowo Subianto jelas tidak mencerminkan itu. ”Orang desa tidak main saham,” katanya beberapa waktu lalu.
Atau, para justru anggota DPR, sehingga sangking pedulinya harus datang ke BEI dan memangggil Himbara dan BPJS untuk buy back saham.
Entahlah, boleh jadi pasar saham Indonesia akan “tersiksa” hingga November 2026 batas akhir ujian “remedial” dari MSCI.
