Jakarta – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengkritisi program dana desa Pemerintah yang dinilai masih kurang maksimal dalam penyalurannya. Dirinya menilai, program yang digadang dapat mengurangi angka kemiskinan ini masih sering mengalami keterlambatan penyaluran dana bantuan.
“Yang penting dana desa ini tepat waktu jangan sampai telat. Dan jangan hanya bangun seperti analogi lapangan voli saja, bangun yang lain seperti jalan, jembatan, penampungan air di pedesaan jadi semua jalan,” ungkap Ari Kuncoro pada Forum Medan Barat 9, di Kantor Pusat Bappenas Jakarta, Senin 18 Desember 2017.
Selain itu, dirinya juga menyarankan agar dana desa harus lebih diarahkan kepada pengembangan kewirausahaan dan modal usaha, selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
“Memang pembangunan infrastruktur itu sangat penting, mengingat kita sudah tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Jadi dana desa untuk infrastruktur sekitar 60-70% lah. Sisanya di 40-30% harus digunakan untuk modal usaha di desa,” tambah Ari.
Sebagai informasi, menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penyaluran dana desa hingga 11 Desember 2017 telah mencapai Rp59,2 triliun atau mendekati target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp60 triliun.
Selain itu, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp60 triliun untuk pembangunan daerah seperti cita-cita Pemerintah yang akan membangun dan memeratakan perekonomian dari pedalaman.(*)
