Jakarta – Bank Indonesia (BI) menilai, sinergi antar institusi diperlukan untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mencapai visi Indonesia maju 2045. Untuk itu, BI mendukung komitmen pemerintah untuk terus mengakeselarasi pembangunan infrastruktur disertai dengan reformasi struktural dan penguatan kompetensi SDM.
“Salah satu bentuk dukungan BI terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yakni melalui fasilitasi kegiatan diskusi dalam bertukar pikiran dan merumuskan arah, langkah strategis dan prioritas pembangunan infrastruktur daerah ke depan,” ujar Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi di Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Ia menyampaikan, penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk menjawab 3 (tiga) tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Pertama, keterbatasan APBN dan APBD dalam menyediakan pembiayaan untuk infrastruktur dimana dalam 5 tahun ke depan, memiliki gap pembiayaan sekitar Rp4.000 triliun.
Kedua, terkait dengan implementasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang belum sepenuhnya optimalnya digunakan pada proyek infrastruktur daerah. Dan ketiga, masih terbatasnya kompetensi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) khususnya di daerah terkait penyiapan dokumen proyek, dalam rangka implementasi skema KPBU.
“Diharapkan dalam ke depannya, proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih cepat,” ucapnya. (*)
