Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Wasekjen BPP Hipmi) Anthony Leong mengusulkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengambil langkah strategis dalam melunasi utang negara yang kini menembus Rp8.680,13 triliun.
Salah satu caranya adalah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah sendiri berencana menyuntikkan dana segar ke Danantara sebesar Rp300 triliun, yang berasal dari penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Kami sangat apresiasi Danantara. Misalnya, hari ini beliau mengefisiensikan anggaran, mungkin range-nya Rp750 triliun. Ada Rp300 triliun di Danantara, ada yang masih sisa,” katanya, dalam acara diskusi dengan tema Harnessing Cryptocurrency: Innovative Strategies for Corporate Financial Management, Rabu, 26 Februari 2025.
Baca juga : Investor Simak! 4 Sentimen Berikut Bakal Pengaruhi Pergerakan Harga Kripto Pekan Ini
Menurutnya, sisa dari efisiensi anggaran tersebut bisa digunakan untuk berinvestasi dalam satu cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar paling signifikan saat ini, yaitu Bitcoin.
“Kalau saya lihat hari ini Rp300 triliun kita investasikan, misalkan potensi bitcoin bisa mencapai Rp20 miliar atau Rp5 miliar. Itu Rp300 triliun kalau konversi rata-rata bisa membeli 200 ribu Bitcoin. Kita hampir berdiri sejajar dengan AS,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan investasi 200 ribu Bitcoin, jika harga per koin mencapai Rp20 miliar, nilainya bisa mencapai Rp1.000 triliun.
“Tapi kalau hari ini bitcoin itu Rp20 miliar per koin, artinya kita sudah bisa men-solve setengah dari utang negara,” ujarnya.
Utang RI Menggunung
Diketahui, dari tahun ke tahun, utang pemerintah Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Statistik Utang Sektor Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia edisi Januari 2025, per November 2024, nilai utang pemerintah telah mencapai Rp8.680,13 triliun.
Baca juga : CFX Dorong Peningkatan Literasi Aset Kripto bagi Generasi Muda
Utang tersebut terdiri dari 88,12 persen Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp7.648 triliun, serta 12 persen dalam bentuk pinjaman sebesar Rp1.031 triliun.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky mengungkapkan, ada banyak faktor yang menyebabkan utang pemerintah terus bertambah, salah satunya adalah defisit anggaran. Pada realisasi APBN 2024, defisit anggaran mencapai Rp507,80 triliun.
“Selain itu ada faktor pengeluaran pembiayaan seperti investasi milik pemerintah dan juga faktor perubahan kurs rupiah yang utamanya atas dolar Amerika karena sebagian utang kita berdenominasi valas,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
