Jakarta – Pemerintah menargetkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit UMKM mencapai 30 persen dari total kredit perbankan nasional di tahun 2024. Target tersebut dinilai akan sulit tercapai.
Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah mengatakan diperlukan evaluasi menyeluruh dari pemerintah terhadap KUR. Piter menyebutkan bahwa permasalahan utama penyaluran kredit, yakni tingginya suku bunga kredit yang diberikan oleh perbankan.
“Harus dilakukan evaluasi terhadap permasalahan suku bunga tinggi yang menjadi penyakit kronis kita. Ini yang harus diselesaikan, kalau kita bisa menyelesaikan persoalan kredit perbankan yang tinggi, KUR kan gak perlu,” ujar Piter dalam Webinar, Kamis 16 November 2023.
Baca juga: Pengamat Nilai KUR Belum Efektif Bantu UMKM Unbankable
Dia menambahkan, inti permasalahan, yaitu terjadi pada perbankan di Tanah Air dalam memberikan tingkat suku bunga kredit. Hal ini tercermin dari NIM (net interest margin) perbankan yang sangat tinggi.
Oleh karenanya, perbankan perlu didorong untuk menjadi lebih efisien, yang ditunjukkan oleh BOPO (biaya operasional pendapatan operasional) dan NIM yang lebih rendah.
“Bagaimana kita mendorong perbankan kita untuk tidak lazy bank, dan bagaimana perbankan kita itu mengejar-ngejar untuk meningkatkan penyaluran kredit. Karena menurut saya bank tidak menyalurkan kredit saja itu sudah untung, nah ini penyakit-penyakit perbankan kita harus diselesaikan dulu,” ungkapnya.
Kedua, yang perlu dievaluasi terkait dengan program pemerintah untuk membantu UMKM sangat banyak, misalnya saja program dana bergulir dan PNM yang menyalurkan program Mekar.
“Itu juga kan kredit untuk ultra mikro itu bagus, tapi sekali lagi ini tumpang tindih dengan berbagai program, kemudian ada KUR,” jelas Piter.
Yang sebenarnya, kata Piter, KUR ini dapat mendistorsi pasar keuangan khususnya di level bawah, seperti BPR yang tidak mendapatkan subsidi bunga KUR dari pemerintah.
“BPR yang sudah cost of fund-nya tinggi harus berhadapan bank besar, bank besarnya dikasih subsidi. Ini gak imbang, ini sebenernya harus menjadi evaluasi kita karena keberadaan KUR juga satu tumpang tindih dengan berbagai program pemeirntah lain, juga menggangu pasar lembaga keuangan mikro yang ada di daerah termasuk pasar BPR,” jelasnya.
Baca juga: Kredit Mikro BRI Tumbuh 10,9 Persen di Kuartal III 2023, Ini Pendorongnya
Terkahir, pemerintah harus mempertimbangkan sejauh mana KUR sudah berdampak dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Yang mana rasionya masih belum tercapai, padahal pemerintah sudah mengeluarkan subsidi yang cukup besar.
“Harus ada perhitungan manfaat dan mudaratnya, evaluasi kelayakan dari KUR secara jujur, secara terbuka jangan sampai ini hanya dimanfaatkan. Kalau saya melihatnya ini yang happy bank-nya, tetapi UMKM gak happy-happy banget,” tutupnya. (*)
Editor: Galih Pratama
