Jakarta – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendukung rencana pemerintah menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) industri. Rencana ini muncul karena PLTU ditenggarai memberikan kontribusi signifikan terhadap polusi udara di kawasan Jabodetabek.
“Rencana tersebut tidak hanya mengatasi masalah polusi udara buruk, tetapi juga mengatasi masalah oversupply listrik PLN. Sekali rengkuh dayung, dua pulau terlampaui,” kata Fahmy dalam keterangannya yang terima Infobanknews, Senin (11/9).
Baca juga: Waduh! 2 PLTU Beraset Rp25 Triliun Bakal Disuntik Mati Pemerintah
Ia menjelaskan, berbeda dengan PLTU milik industri, PLTU milik PLN sudah menerapkan teknologi Electrostatic System Precipitator (ESP) yang mengendalikan abu hasil proses pembakaran dan menjaring debu PM 2,5 sehingga tidak berhamburan yang mencemari udara.
Selain itu, PLTU milik PLN juga menerapkan teknologi Low NOx Burner yang dapat menekan polusi NO2 sangat rendah, di bawah ambang batas ditetapkan Kementerian LHK.
Adapun PLTU swasta yang dimiliki pelaku industri umumnya belum menerapkan teknologi untuk menekan pencemaran lingkungan, lantaran biaya penggunaan teknologi itu relatif mahal.
Menurutnya, pada masa lalu pelaku industri membangun sendiri PLTU karena waktu itu pasokan listrik dari PLN masih terbatas. Kondisi sekarang berbeda, pasokan listrik PLN pasca proyek pembangkit 35.000 MW berlimpah.
Bahkan, PLN kelebihan pasokan (over supply) selama Pandemi Covid-19. Pengalihan pasokan listrik dari PLN menjadi solusi dalam mengatasi kelebihan pasokan listrik PLN.
Hanya saja, kata dia, PLN dituntut dapat menjaga kuantitas dan kualitas listrik yang dipasok ke seluruh industri benar-benar terjamin, tanpa pemadaman.
Baca juga: PLTU Perburuk Kualitas Udara di Jabodetabek? Begini Kata Pengamat
Lebih lanjut, ia mengatakan PLN ternyata sudah siap dalam menyambut rencana pemindahan pasokan listrik industri ke PLN. Bahkan, PLN sudah mengakselerasi program akuisi captive power yang ditujukan untuk pelanggan industri agar bersedia mengalihkan suplai listriknya ke PLN.
“Pasokan listrik PLN diyakini lebih murah, andal dan ramah lingkungan. PLN juga memberikan insentif tarif melalui skema B-2-B bagi badan usaha yang beralih menggunakan listrik PLN,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
