Poin Penting
- Indonesia Guarantee Summit 2026 mendorong pemurnian industri penjaminan agar lebih sehat, fokus, dan mampu memperkuat akses pembiayaan nasional.
- Outstanding penjaminan nasional mencapai Rp406,43 triliun pada 2025, menunjukkan peran strategis industri penjaminan dalam menopang pembiayaan produktif.
- UMKM dinilai membutuhkan penguatan industri penjaminan untuk memperluas akses kredit formal.
Jakarta— Industri penjaminan nasional mulai mengambil peran yang semakin penting dalam menjaga denyut pembiayaan sektor produktif di Indonesia.
Dalam Indonesia Guarantee Summit (IGS) 2026, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menegaskan bahwa industri penjaminan kini bukan lagi sekadar pelengkap administrasi kredit, melainkan bagian penting dalam memperkuat akses pembiayaan nasional, khususnya bagi UMKM.
Di tahun ini Asippindo mengangkat tema “Pemurnian Industri Penjaminan sebagai Fondasi Penguatan Akses Pembiayaan dan Stabilitas Sistem Keuangan”.
Forum tahunan ini mempertemukan regulator, perbankan, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku jasa keuangan. Mereka membahas arah penguatan industri penjaminan di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan sektor produktif.
Baca juga: BI Catat Kredit Perbankan Tumbuh 9,98 Persen di April 2026
Ketua Asippindo Ivan Soeparno mengatakan bahwa penjaminan memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme berbagi risiko yang membantu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan.
“Penjaminan bukan sekadar pelengkap administrasi kredit. Penjaminan adalah mekanisme berbagi risiko yang membantu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha, terutama UMKM dan koperasi, dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan,” ujar Ivan di acara Indonesia Guarantee Summit 2026 yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (21/5).
Menurut Ivan, tantangan ekonomi global dan dinamika sektor jasa keuangan membuat industri penjaminan harus tumbuh lebih sehat, prudent, transparan, dan memiliki daya saing kuat.
Karena itu, Asippindo mendorong langkah pemurnian industri penjaminan untuk memperjelas model bisnis sekaligus memperkuat tata kelola dan mitigasi risiko.
Menurutnya, penguatan industri penjaminan membutuhkan harmonisasi kebijakan yang semakin selaras dengan sektor jasa keuangan lain. Khususnya pada produk yang memiliki irisan dengan industri asuransi.
“Dengan regulasi yang proporsional, konsisten, dan sesuai karakteristik bisnis penjaminan, kita dapat membangun level playing field yang sehat. Sehingga industri penjaminan, asuransi, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya dapat saling melengkapi dalam memperkuat akses pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional,” ungkap Ivan.
Dorongan penguatan industri penjaminan juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperbesar pembiayaan produktif nasional.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ferry Irawan menyebut, sektor UMKM saat ini menyumbang sekitar 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Sektor UMUM telah menyerap 97 persen tenaga kerja, dan mencakup sekitar 60 persen investasi nasional.
Namun, masih banyak UMKM yang feasible tetapi belum sepenuhnya bankable sehingga membutuhkan dukungan industri penjaminan agar dapat mengakses pembiayaan formal.
Baca juga: Prabowo Minta Himbara Pangkas Bunga Kredit untuk Masyarakat Miskin
Ferry menjelaskan pemerintah terus mendorong pembiayaan produktif melalui berbagai program.
Seperti halnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan perumahan rakyat, industri padat karya, hilirisasi, ketahanan pangan, hingga ekonomi hijau.
Dalam konteks tersebut, industri penjaminan diharapkan mampu menjadi credit enhancer, instrumen mitigasi risiko, sekaligus jembatan bagi UMKM untuk naik kelas.
“Pemurnian harus dimaknai sebagai penguatan fondasi industri agar lebih sehat, kredibel, prudent, dan berkelanjutan,” jelas Ferry. (*) Ranu Arasyki Lubis
