Pemulihan Bencana Sumatra Digenjot, Pemerintah Telusuri Dugaan Pelanggaran Lingkungan

Pemulihan Bencana Sumatra Digenjot, Pemerintah Telusuri Dugaan Pelanggaran Lingkungan

Poin Penting

  • Pemerintah mempercepat pemulihan banjir di Sumatra dan Aceh melalui operasi terpadu TNI–Polri dengan membuka akses darat, laut, dan udara untuk distribusi bantuan.
  • Lebih dari 50 helikopter, pesawat angkut, dan kapal TNI dikerahkan guna menjangkau wilayah terisolasi serta memperlancar mobilisasi logistik.
  • Satgas Penertiban Kawasan Hutan menelusuri dugaan pelanggaran lingkungan, termasuk gelondongan kayu yang terbawa banjir, melalui analisis citra satelit.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra dan Aceh melalui operasi terpadu TNI–Polri.

Upaya itu dilakukan dengan membuka akses wilayah, mempercepat distribusi bantuan, dan memastikan keamanan serta keselamatan personel di lapangan.

Pemulihan dilakukan melalui penguatan jalur logistik darat, laut, dan udara, penegakan hukum atas temuan di lapangan, hingga dukungan teknologi dan peralatan dari seluruh matra TNI.

Baca juga: Pemerintah Bisa Gunakan Anggaran On Call Rp4 Triliun Tangani Banjir Sumatra

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, akses distribusi bantuan kini semakin terbuka melalui jalur darat, laut, dan udara. Enam wilayah Aceh telah dapat diakses melalui jalur laut, sementara delapan kabupaten lainnya sudah dapat dijangkau melalui jalur darat.

“Saat ini sudah dapat diakses dengan kapal laut di 6 wilayah seperti Lhokseumawe, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang. Dapat diakses dengan truk jalur darat terdapat 8 wilayah Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Nagan, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulussalam," bebernya, dinukil laman SETKAB, Kamis, 4 Desember 2025.

"Pada prinsipnya untuk tahap awal bantuan logistik ini sudah bisa disalurkan sampai di tingkat kecamatan,” sambungnya.

Penguatan Komando dan Logistik Udara–Laut

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menambahkan, pemerintah terus memperkuat struktur komando penanganan bencana melalui aktivasi posko terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten. 

Pos pendamping nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan kementerian terkait juga telah ditempatkan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik.

“Untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi, pesawat angkut A400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir," katanya lagi.

Baca juga: Banjir Sumatera, Dony Oskaria Minta BUMN Turun Tangan dan Kapolda Usut Pembalakan Liar

"Kami juga memberi laporan daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, dan per kemarin sudah berhasil dilakukan air drop dengan pesawat angkut TNI AU, CN-295, A-2904, dan juga C-130J Super Hercules. Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal TNI, kapal angkut TNI,” jelasnya.


Telusuri Dugaan Pelanggaran Lingkungan

Pemerintah juga menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir menggunakan analisis citra satelit. Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan telah bergerak untuk memastikan penegakan tata kelola lingkungan.

“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” beber Pratikno.

Baca juga: Dugaan Pembalakan Liar Mencuat, DPR Dorong Investigasi Banjir dan Longsor di Sumatra

Dengan struktur komando yang diperkuat, pemerintah memastikan peningkatan respons setiap jam.

Fokus utama pemerintah adalah menjaga keselamatan warga dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, serta mengajak seluruh pihak tetap bersatu mendukung pemulihan para korban. (*)

Editor: Yulian Saputra

Halaman12

Related Posts

News Update

Netizen +62