Poin Penting:
- Kementerian PU menggelontorkan Rp1,1 triliun untuk pemulihan bencana di Kota Padang.
- Rehabilitasi diawali dengan perbaikan bendung dan infrastruktur pengendali banjir.
- Proyek ditargetkan rampung dalam tiga tahun setelah pembebasan lahan selesai.
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran Rp1,1 triliun dari APBN untuk pemulihan bencana di Kota Padang, Sumatra Barat.
Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025.
Baca juga: Mensos Pastikan Bantuan Pascabencana Sumatra Cair Pekan Depan, Nilainya Tembus Rp1 Triliun
Pemulihan Bencana Diawali Perbaikan Bendung
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V Padang, Reski Wahyudi, mengatakan rehabilitasi diawali dengan perbaikan Bendung Koto Tuo, Bendung Gunung Nago, dan sejumlah titik kritis pengendali banjir.
Pekerjaan juga meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing sungai, serta pembangunan cekdam di Batang Kuranji dan Air Dingin.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang,” kata Reski Wahyudi, dikutip Antara, Rabu (1/7).
Pembebasan Lahan Jadi Kunci
Reski menegaskan, proses rehabilitasi belum dapat berjalan optimal tanpa percepatan pembebasan lahan.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Padang segera menyelesaikan proses tersebut agar pekerjaan dapat dimulai sesuai target.
“Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi,” harapnya.
Baca juga: Turun Langsung ke Padang, Direksi BTN Salurkan Bantuan Lewat Universitas dan Pemda
Sementara itu, Kementerian PU menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi rampung dalam waktu tiga tahun.
Pemkot Siap Beri Dukungan
Wali Kota Padang, Fadly Amran, memastikan pemerintah daerah siap mendukung penuh program pemulihan, termasuk mempercepat pembebasan lahan.
Selain itu, pemerintah akan melakukan normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi bencana.
“Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan,” ujarnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
