Peningkatan Tata Kelola Melalui Revisi UU P2SK
Misbakhun mengingatkan kembali bahwa semangat revisi UU P2SK adalah melindungi
konsumen, memastikan pengawasan yang transparan, dan menghadirkan industri aset kripto yang mengedepankan tata kelola prudent untuk setiap penyelenggara yang menjalankan kegiatannya.
Ia menyoroti praktik perdagangan yang selama ini dinilai belum transparan, termasuk pencatatan transaksi yang tidak jelas. Misalnya, pembelian aset kripto dilakukan pedagang atas nama konsumen, namun tercatat atas nama pedagang, serta ketidakjelasan sumber dana transaksi.
Baca juga: CFX Beberkan Empat Strategi Jaga Tren Pertumbuhan Pasar Kripto RI
Menurutnya, persoalan tersebut dapat diatasi melalui revisi UU P2SK dengan mewajibkan identifikasi yang jelas atas setiap transaksi, termasuk pelaku transaksi dan sumber pendanaannya.
“Ini merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Setiap
transaksi aset kripto menjadi jelas siapa yang memperjualbelikan, di mana diperjualbelikannya, aset apa yang ditransaksikan, dan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi jual beli tersebut,” tutup Misbakhun. (*)
