Poin Penting:
- Pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027 melalui RKP.
- RAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen dengan porsi pekerjaan formal mencapai 40,81 persen.
- Hilirisasi, industrialisasi, dan peningkatan kualitas SDM menjadi strategi utama untuk memperluas kesempatan kerja dan menurunkan pengangguran.
Jakarta – Pemerintah menargetkan 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027 melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Target tersebut menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif.
Sasaran itu disampaikan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
“Penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027 dalam target 2,57-3,49 juta orang,” kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, dikutip Antara, Kamis, 2 Juli 2026.
Baca juga: Kopdes Merah Putih Jadi Solusi Lapangan Kerja bagi Generasi Muda
RAPBN 2027 Fokus Dorong Lapangan Kerja Formal
Dalam pembahasan RAPBN 2027, pemerintah dan DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen. Porsi lapangan kerja formal juga ditargetkan mencapai 40,81 persen.
Pemerintah turut membidik penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen. Sasaran tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Wihadi mengatakan kebijakan fiskal dalam APBN 2027 akan diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional. Strategi tersebut diharapkan dapat memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hilirisasi Jadi Andalan Penciptaan Pekerjaan
Pemerintah menyiapkan delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk mencapai target pembangunan. Salah satu fokus utamanya ialah hilirisasi dan industrialisasi.
Program itu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat daya saing industri nasional. Langkah tersebut juga diharapkan membuka peluang kerja yang lebih besar.
Baca juga: Kelas Menengah Terus Menyusut, Bank Dunia Soroti Kualitas Lapangan Kerja di RI
Selain itu, pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai klaster prioritas. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Penyusunan PKPN Disesuaikan Potensi Daerah
Wihadi menegaskan keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan industri. Sinergi kebijakan lintas sektor juga menjadi faktor penentu.
Karena itu, PKPN disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi daerah, kebutuhan pembangunan, isu strategis, dan kesiapan masing-masing daerah.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat implementasi program berjalan lebih efektif.
Baca juga: BKPM Ungkap Rencana Investasi 350 Juta dolar AS dari Australia untuk Industri Baterai RI
Banggar DPR menyatakan arah pembangunan yang berfokus pada hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi fondasi penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Strategi tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. (*)
Editor: Yulian Saputra
