Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk membiayai program makan bergizi gratis pada awal pemerintahan presiden terpilih Prabowo-Gibran bagi anak sekolah di Indonesia pada 2025.
Sri Mulyani mengaku pihaknya telah berkomunikasi dan berkordinasi dengan presiden terpilih Prabowo bersama timnya untuk memberikan kejelasan mengenai program makan bergizi gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin, 24 Juni 2024.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim Program Makan Bergizi Prabowo Bisa Dorong Ekonomi RI
Sri Mulyani juga menjelaskan, angka sebesar Rp71 triliun merupakan kesepakatan dengan pemerintahan sekarang dan yang akan datang. Angka tersebut juga sudah masuk dalam hitungan defisit 2,29 hingga 2,82 persen.
“Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Angka Rp 71 triliun bukan merupakan on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya. Nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinatro Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, total anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis tersebut telah disetujui oleh presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat dengan Sri Mulyani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan tim transisi.
“Pada prinsipnya beliau memahami dan setujui hal yang dibahas di rapat termasuk salah satunya dukungan ke program-program yang menjadi program unggulan dan salah satunya program makan bergizi gratis,” paparnya.
Baca juga: Ngeri! Prabowo Disebut Berencana Naikkan Rasio Utang RI 50 Persen
Sementara itu, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menyebutkan bahwa kesepakatan antara pemerintahan saat ini dan yang akan datang harus menunggu siklus APBN di DPR nanti.
“Itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN,” ujar Thomas. (*)
Editor: Galih Pratama
