Surabaya–Bank Indonesia (BI) mendorong pemerintah daerah (Pemda) menerbitkan obligasi daerah guna mendanai pembangunan infrastruktur, sejalan dengan terbatasnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara meminta Pemda memanfaatkan potensi sumber dana melalui pasar modal dengan menerbitkan obligasi, namun Pemda harus berbenah dan berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan.
“Transparansi adalah konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah daerah jika ingin menerbitkan obligasi, karena masyarakat sebagai investor tentu ingin tahu pengelolaan keuangan dan juga pendapatan dari penerbit obligasi,” ujarnya, di Surabaya, Kamis, 24 November 2016. (Baca juga: Sosialisasi Bisa Dorong Obligasi Daerah)
Ketika pasar keuangan domestik sedang bergairah seperti saat ini, dia menilai, penerbitan obligasi merupakan sumber potensial untuk menyerap dana dari pasar. Terlebih, lanjut dia, beban biaya dana dari obligasi juga lebih rendah bila dibanding bunga kredit perbankan.
“Jadi saat pasar sedang booming, tidak bearish seperti saat ini, sangat potensial biaya dananya turun. Tapi tetap ada konsekuensinya, pemda harus transparan sebelum menerbitkan obligasi,” ucap Mirza. (Selanjutnya: Perdalam pasar uang)
