Jakarta–Pengamat Hukum Perbankan, Haghia Sophia Lubis mengimbau pemerintah untuk tetap waspada akan dampak yang ditimbulkan dari berlakunya keterbukaan informasi data nasabah, demi kepentingan pajak.
Dalam konferensi pers oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Senin, 5 Mei 2017, disampaikan bahwa untuk kepentingan nasional, rekening dalam negeri dengan jumlah di atas Rp200 juta rupiah harus dilaporkan. Hal ini sesuai dengan Common Reporting Standard/Standar Pelaporan Umum untuk kepentingan Automatic Exchange of Information (AEoI).
Di dalam Standar Pelaporan Umum yang dikeluarkan oleh OECD disebutkan bahwa pelaporan tahunan terhadap rekening yang dimiliki nasabah adalah sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh Menteri Keuangan. Melihat hal itu, kata Haghia, perlu dipertimbangkan beberapa dampak yang mungkin timbul dari dibukanya rekening nasabah perbankan tersebut.
Aplikasi Standar Pelaporan Umum dari OECD umumnya dilakukan di negara yang memiliki integrasi antara sistem perpajakan, keuangan/perbankan, dengan sistem hukum suatu negara. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More
Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More
Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More
Pada ajang tersebut, CIMB Niaga meraih tiga penghargaan, masing-masing pada kategori Produk Wealth Management untuk… Read More