Poin Penting:
- Pemadaman listrik di Kalimantan Barat memicu desakan agar PLN bertanggung jawab dan melakukan evaluasi menyeluruh.
- PLN menargetkan sistem kelistrikan Kalimantan Barat pulih sepenuhnya pada 11 Juli 2026.
- Tokoh masyarakat adat meminta kompensasi bagi pelanggan terdampak serta transparansi penyebab gangguan dan perbaikan komunikasi publik.
Jakarta – Pemadaman listrik yang berulang di Kalimantan Barat memicu desakan agar PT PLN (Persero) bertanggung jawab penuh atas gangguan yang merugikan masyarakat.
Sejumlah tokoh adat meminta PLN tidak hanya memulihkan sistem, tetapi juga mengevaluasi penyebab gangguan serta memperhatikan hak pelanggan.
PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat (UID Kalbar) menargetkan sistem kelistrikan di wilayah tersebut kembali normal sepenuhnya pada 11 Juli 2026.
Target itu disampaikan setelah gangguan listrik menghambat aktivitas masyarakat di berbagai daerah.
General Manager PLN UID Kalbar, Maria G. I., mengatakan seluruh personel kini difokuskan untuk mempercepat pemulihan sistem agar pasokan listrik kembali stabil.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kalimantan Barat agar proses recovery kelistrikan ini berjalan lancar dan sistem segera pulih seperti sediakala,” katanya usai bertemu tokoh adat dan masyarakat di Pontianak, dikutip Antara, Rabu (8/7).
Baca juga: Pemadaman Listrik Masih Kerap Terjadi di Sejumlah Wilayah, Skema Power Wheeling Bisa jadi Solusi Tepat
Pemadaman Listrik Jadi Sorotan, Tokoh Adat Minta Evaluasi Menyeluruh
Maria menjelaskan PLN terus melakukan penanganan teknis dan pemulihan jaringan secara bertahap. Seluruh sumber daya dikerahkan agar target pemulihan penuh pada 11 Juli dapat tercapai.
Namun, pemadaman listrik yang terjadi mendapat sorotan dari berbagai tokoh masyarakat. Mereka meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak kembali terulang.
Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Alex Sandra Djaoeng, menilai PLN memiliki tanggung jawab besar sebagai satu-satunya penyedia listrik bagi masyarakat. Menurutnya, pelayanan harus dipastikan berjalan optimal.
“Kami berharap ada kompensasi, misalnya berupa voucher atau bentuk bantuan lainnya bagi pelanggan yang terdampak,” katanya.
Pemadaman Listrik Rugikan Warga, PLN Diminta Tepati Target Pemulihan
Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak, Hendry Pangestu Lim, meminta PLN memastikan target normalisasi pada 11 Juli benar-benar terealisasi.
Menurutnya, masyarakat sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
“Tadi Bu GM menyampaikan tanggal 11 Juli akan normal kembali. Mudah-mudahan jangan meleset. Kalau meleset, kami siap mengajak masyarakat datang dan menginap di kantor PLN,” ujarnya.
Hendry mengungkapkan gangguan listrik telah menimbulkan kerugian besar.
Ia mengaku kehilangan sembilan ekor ikan arwana dengan nilai kerugian sekitar Rp90 juta akibat padamnya listrik.
Ia juga menceritakan keluarganya yang memiliki bayi berusia tiga hari terpaksa mengungsi ke hotel selama dua malam karena kondisi listrik yang padam.
Selain pemulihan sistem, Alex meminta PLN memperbaiki komunikasi publik.
Menurutnya, informasi resmi mengenai kondisi kelistrikan harus disampaikan langsung oleh manajemen atau humas PLN agar masyarakat tidak menerima informasi yang simpang siur.
Baca juga: Pemadaman Listrik PLN Berulang Kali, Prabowo Beri Instruksi Ini
Mosi Tidak Percaya pada PLN
Di wilayah lain, gelombang kritik juga datang dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Melayu (DPD MABM) Kabupaten Sanggau menyatakan mosi tidak percaya terhadap PLN karena gangguan listrik masih terus terjadi.
Ketua DPD MABM Kabupaten Sanggau, Budi Darmawan, meminta PLN menjelaskan secara terbuka penyebab utama pemadaman listrik yang telah berlangsung selama beberapa pekan.
“Karena isu yang saya dengar, penyebabnya PLN tidak mampu menyediakan batu bara sebagai bahan baku utama. Namun di media, pimpinan PLN menyampaikan penyebabnya karena gangguan teknis di PLTU. Dua alasan itu menurut saya masih menjadi tanda tanya dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Budi mengatakan masyarakat semakin kecewa karena durasi padam di lapangan tidak sesuai dengan jadwal yang diumumkan PLN.
“Di tempat kami di Jalan PH Sulaiman, listrik hampir setiap hari padam. Yang membuat kami kecewa, jadwal yang diumumkan hanya 3 sampai 5 jam, tetapi kenyataannya bisa mencapai 7 jam. Kami tidak ingin mengancam akan melakukan aksi, tetapi jangan sampai masyarakat dipaksa turun ke jalan,” tegasnya.
Ia mengingatkan kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Pelaku UMKM dinilai menjadi salah satu pihak yang paling terdampak akibat gangguan pasokan listrik.
“Kalau pemadaman terus berlangsung, tentu akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak kerugian materi yang harus ditanggung warga. Apalagi kondisi ini sudah berlangsung sekitar dua pekan dan belum ada kepastian kapan berakhir. Kami berharap PLN dapat mencari solusi agar wilayah Sanggau tidak lagi mengalami pemadaman listrik,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
