Jakarta – Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek.
Misalnya, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
Di Indonesia, ditetapkan sebanyak 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, ada banyak tujuan ditetapkannya KSPN.
Antara lain mendukung KSPN dengan transportasi yang terintegrasi, aman, selamat, nyaman, sehat dan terjangkau, pengembangan jaringan angkutan antarmoda untuk konektivitas di dalam dan antar wilayah KSPN.
Termasuk, peningkatan aksesibilitas di KSPN untuk menciptakan peluang ekonomi dan investasi, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi lokal berbasis kerakyatan di KSPN.
Baca juga: Jumlah Wisman Capai 945,59 Ribu Kunjungan di Mei 2023
Diketahui, angkutan KSPN yang dimulai tahun 2020 itu mendapatkan subsidi dengan nilai Rp43,5 miliar untuk 13 KSPN, 175 kendaraan dan 63 trayek. Namun, tahun berikutnya anggaran subdisi turun menjadi Rp25,9 miliar untuk 15 KSPN, 75 kendaraan dan 43 trayek.
“Tahun 2020, peran angkutan KSPN masih rendah. Total penumpang Angkutan KSPN 143.059 orang. Atau sekitar 8,28 persen dari total kapasitas 1,72 juta tempat duduk dan 4,09 persen dari total target 3,5 juta wisatawan,” terangnya, dikutip 31 Juli 2023.
Menurutnya, selama tahun 2022, ada tiga Angkutan KSPN yang tertinggi tingkat isiannya, yaitu Angkutan KSPN Bukittinggi 57,28 persen, Angkutan KSPN Tanjung Kelayang 41,02 persen, dan Angkutan KSPN Tanjung Lesung 39,69 persen.
Di lain sisi kata dia, ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan seperti tingkat isian (load factor) masih rendah karena kurangnya atraksi wisata dan sosialisasi, minimnya koordinasi dan antar Lembaga dan masih adanya resistensi angkutan KSPN.
“Dan juga kurangnya minta dan animo msyarakat dalam penggunaan angkutan umum untuk berwisata,” bebernya.
Maka dari itu, pihaknya mengatakan perlu adanya evaluasi rute dan evaluasi pola pergerakan wisatawan. Termasuk, meningkatkan koordinasi dan sinergi dinas perhubungan, dinas pariwisata, BPTD dan organda setempat.
“Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi secara masif untuk mempublikasikan angkutan wisata di masing-masing daerah,” pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
