Jakarta – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membalas surat permohonan atas laporan investigasi data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar mengatakan, surat itu sudah dibalas oleh Kepala Komisi Statistik PBB. Media menyebut, PBB akan mendiskusikan secara internal terlebih dahulu untuk respons atas laporan tersebut.
“Tadi malam sudah dibalas dan mereka akan merespons itu. Dan sudah dibalas oleh Komisi Statistik PBB. Kemudian mereka akan merespons itu dan kemudian diskusikan di internal PBB. Dan kami masih menunggu follow up-nya,” ujar Media kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.
Media menyatakan, ketepatan data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 ini bisa berpengaruh terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Baca juga: Kredit Loyo Vs Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen: Paradoks yang Mencurigakan
“Lagi-lagi yang RAPBN 2006 tergantung dari basis data hari ini. Kalau basis datanya nggak benar, kita akan bergerak ke arah yang salah,” imbuhnya.
Menurutnya, realisasi pertumbuhan ekonomi merupakan pedoman bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan ke depannya. Misalnya, kebijakan insentif, pelindungan sosial, hingga bantuan sosial seperti apa yang akan diberikan kepada masyarakat.
“Karena kita nggak tahu nih sekarang ya, insentif seperti apa yang mau diberikan. Karena idealnya kalau ekonomi terpukul, insentifnya kan naik. Untuk UMKM, untuk perlinsos, bansos gitu ya. Tapi kalau basis datanya ekonomi kita naik, ya otomatis nggak akan ada peningkatan perlinsos kan, insentif juga. Apa justifikasinya? Nah ini yang saya khawatirkan, kalau data kita salah,” ungkapnya.
Celios Surati PBB
Sebelumnya, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira pada, Jumat 8 Agustus 2025 menyampaikan surat permohonan penyelidikan kepada lembaga statistik PPB, yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission untuk mengaudit data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12 persen pada kuartal II 2025 yang dirilis BPS.
Tujuannya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum.
“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke II 2025 yang sebesar 5,12 persen year-on-year (yoy),” ujarnya dikutip 9 Agustus 2025.
Sementara, Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda juga menyebutkan bahwa ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada anomali yang terjadi terkait dengan data historis. Pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadhan-Idul Fitri terasa janggal.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen Dinilai Tak Cerminkan Kesejahteraan Pekerja
“Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadan-Idul Fitri. Triwulan I 2025 saja hanya tumbuh 4,87 persen yoy, jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12 persen,” jelas Huda.
Dengan sumbangan mencapai 50 persen dari PDB, kata Huda, nampak janggal di mana pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I 2025 hanya 4,95 persen tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87 persen.
“Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025),” kata Huda. (*)
