Poin Penting:
- SP Bank Sulteng menilai kehilangan payroll ASN dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis BPD.
- Payroll ASN dinilai penting untuk menjaga perputaran dana dan penguatan ekonomi daerah.
- Pemerintah pusat menegaskan tidak memiliki kebijakan memindahkan gaji ASN daerah ke Himbara.
Jakarta – Bank pembangunan daerah (BPD) terancam kehilangan payroll ASN jika pembayaran gaji beralih ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Serikat Pekerja (SP) Bank Sulteng langsung bersuara karena dampaknya dinilai meluas.
Sekretaris SP Bank Sulteng Mohammad Prananda menilai payroll ASN bukan layanan perbankan biasa. Menurut dia, pengelolaan payroll berkaitan erat dengan ekosistem perekonomian daerah.
Pembayaran gaji ASN melalui BPD juga mendukung fungsi intermediasi perbankan daerah. Peran tersebut mencakup pembiayaan pembangunan dan perluasan akses kredit bagi UMKM.
Baca juga: Efek Domino Pengalihan Payroll ASN dari BPD: Hentikan Proses “Pengeringan” Ekonomi Daerah
BPD Dinilai Strategis Mengelola Payroll ASN
Prananda meminta kebijakan payroll ASN dilihat secara komprehensif. Menurut dia, keputusan tersebut tidak cukup berdasarkan kemudahan layanan atau kepentingan bisnis jangka pendek.
BPD merupakan lembaga keuangan milik pemerintah daerah. Keberadaannya memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Payroll ASN menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah. Perputaran dana tersebut juga dapat meningkatkan kontribusi BPD kepada pemerintah dan masyarakat.
Pengalihan payroll ASN berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha dan kapasitas intermediasi BPD.
SP Bank Sulteng Soroti Risiko Kehilangan Payroll
SP Bank Sulteng menilai perpindahan payroll ASN dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi. Dampaknya mencakup bisnis, intermediasi, pengembangan usaha, hingga tenaga kerja BPD.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempertahankan dan memperkuat peran BPD dalam pengelolaan payroll ASN,” ujarnya.
Karena itu, SP Bank Sulteng mendorong pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan. Pihak yang dilibatkan mencakup manajemen bank, serikat pekerja, pemegang saham, dan kepala daerah.
Asosiasi BPD serta pihak terkait lainnya juga dinilai perlu ikut dalam dialog. Pembahasan tersebut diharapkan mempertimbangkan kepentingan ekonomi daerah secara menyeluruh.
Prananda menyebut keberlangsungan BPD menjadi salah satu aspek utama. Perputaran dana dalam perekonomian daerah juga perlu menjadi pertimbangan.
Perlindungan tenaga kerja turut menjadi perhatian serikat pekerja. Sinergi pemerintah daerah, ASN, dan BPD juga dinilai penting.
“Selain itu untuk perlindungan tenaga kerja BPD, penguatan sinergi strategis antara pemerintah daerah, ASN dan BPD, serta penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat dan proporsional bagi BPD,” katanya.
Baca juga: Payroll ASN Beralih ke Himbara? Begini Tanggapan Bank Jatim
Isu Pengalihan Gaji ASN ke Himbara Mencuat
Isu pengalihan pembayaran gaji ASN daerah sebelumnya muncul dalam forum DPR RI. Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia menyampaikan aspirasi pada 3 September 2026.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Salah satu isu yang mencuat ialah kemungkinan pengalihan pembayaran dari BPD.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya kebijakan tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 7 September 2026.
“Nggak ada. Itu bukan dari kita, kita tidak ada kebijakan seperti itu. Kita seperti biasa saja,” kata Purbaya.
Purbaya memastikan pemerintah pusat tidak merencanakan perubahan mekanisme transfer. Penyaluran dana kepada pemerintah daerah juga tidak akan diubah pemerintah pusat.
Meski demikian, Purbaya mengaku tidak mengetahui kebijakan yang mungkin dibuat pemerintah daerah. Artinya, kebijakan di tingkat daerah tetap menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
SP Bank Sulteng tetap meminta BPD dipertahankan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Mereka menilai peran BPD jauh lebih luas daripada sekadar menyalurkan gaji ASN.
Di tengah isu pengalihan tersebut, serikat pekerja meminta kepentingan ekonomi daerah ikut diperhitungkan. BPD dinilai memiliki fungsi strategis dalam menjaga perputaran dana dan mendukung pembiayaan masyarakat. (*)
Editor: Galih Pratama
