Poin Penting
- Pakar UGM menilai efektivitas PSEL tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sistem pengelolaan sampah.
- Karakteristik sampah, kontinuitas pasokan, hingga kemampuan perawatan perlu disiapkan sejak awal.
- Pengembangan PSEL tetap harus berjalan bersama upaya pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah.
Jakarta – Penggunaan teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WTE) dinilai dapat membantu mengatasi persoalan sampah perkotaan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Pakar Politik Lingkungan dan Tata Kelola Universitas Gadjah Mada (UGM) Nur Azizah, M.Sc. mengatakan, teknologi seperti insinerasi dan gasifikasi dapat menjadi pilihan untuk mengatasi tingginya volume sampah. Namun, penerapannya membutuhkan perencanaan yang matang.
“WTE dapat menjadi salah satu pilihan untuk menangani persoalan sampah, terutama ketika daerah menghadapi tekanan volume sampah yang besar. Namun, penerapannya tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fasilitas atau pemilihan teknologi. WTE harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir,” kata Nur Azizah di Yogyakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
PSEL Bekasi Jadi Salah Satu Proyek WTE
Pengembangan WTE saat ini mulai dilakukan di sejumlah daerah. Salah satunya melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bekasi.
Proyek tersebut dikembangkan melalui kolaborasi Danantara Indonesia, pemerintah, dan mitra terkait. Fasilitas ini ditujukan untuk mengurangi persoalan sampah perkotaan sekaligus memanfaatkan residu sampah sebagai sumber energi.
PSEL Bekasi dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah per hari dengan investasi sekitar Rp3 triliun. Fasilitas tersebut menggunakan teknologi moving grate incinerator yang dilengkapi Air Pollution Control System (APCS) dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2028.
Baca juga: PSEL Kota Bekasi Investasi Rp3 Triliun, Hasilkan Listrik untuk 55 Ribu Rumah Tangga
Menurut Nur, proyek WTE berskala besar perlu diawali dengan pemetaan karakteristik sampah secara menyeluruh. Sebab, teknologi pengolahan termal yang berhasil diterapkan di negara lain belum tentu dapat digunakan dengan pola yang sama di Indonesia.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kadar air sampah. Pada teknologi insinerasi, sampah dengan kadar air tinggi dapat memengaruhi efektivitas pembakaran.
Kondisi tersebut semakin perlu diperhatikan saat musim hujan. Sampah yang lebih basah membutuhkan proses penyiapan atau pre-treatment agar proses pembakaran tetap stabil dan efisien.
Kesiapan Teknologi dan Pasokan Sampah
Nur mengatakan, penggunaan insinerator modern yang beroperasi pada temperatur tinggi harus didukung perencanaan teknis yang matang.
Perencanaan tersebut mencakup karakter dan kontinuitas pasokan sampah, kebutuhan pre-treatment, kestabilan pembakaran, hingga sistem pengendalian dan pemantauan emisi.
Hal yang sama berlaku dalam penggunaan gasifikasi maupun teknologi termal lainnya. Pemilihan teknologi tidak bisa disamaratakan untuk setiap daerah.
Komposisi dan kadar air sampah, kebutuhan pengolahan awal, volume serta kontinuitas pasokan, kemampuan pemerintah daerah, hingga kebutuhan energi di wilayah tersebut harus menjadi pertimbangan.
“Persoalannya bukan hanya bagaimana membangun fasilitas, tetapi juga bagaimana memastikan transfer teknologi, ketersediaan teknisi, suku cadang, serta kemampuan melakukan perawatan secara mandiri. Jangan sampai ketika terjadi kerusakan, pengoperasian fasilitas harus terhenti karena menunggu teknisi dari luar negeri,” katanya.
Baca juga: Intip 3 Perusahaan Peserta Tender WtE Danantara, Berikut Profilnya
Kesiapan tersebut penting karena sebagian teknologi WTE masih bergantung pada teknologi dan tenaga ahli dari luar negeri. Dengan nilai investasi yang besar dan masa operasi yang bisa mencapai 20 hingga 30 tahun, kemampuan pemeliharaan perlu dihitung sejak tahap awal.
Selain teknologi, Nur menilai, kontinuitas pasokan sampah juga menjadi faktor penting. Fasilitas termal membutuhkan volume sampah tertentu agar dapat beroperasi secara optimal, sedangkan kemampuan pengumpulan dan pengangkutan sampah di setiap daerah masih berbeda.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skenario pasokan untuk berbagai kondisi. Perencanaan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah sampah saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan timbulan sampah meningkat atau menurun seiring kebijakan pengurangan dan daur ulang.
WTE Jangan Gantikan Pengurangan Sampah
Nur mengingatkan, pembangunan WTE tidak boleh menggeser prioritas pengurangan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Pemrosesan akhir seharusnya menjadi tahapan terakhir setelah upaya pengurangan konsumsi, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan sumber daya dilakukan.
“Keberadaan insinerator atau fasilitas WTE jangan sampai justru menciptakan insentif untuk terus menghasilkan sampah karena muncul anggapan bahwa sampah tidak lagi menjadi persoalan selama dapat diubah menjadi energi. Teknologi pengolahan akhir tetap diperlukan, tetapi pengurangan timbulan sampah harus menjadi prioritas,” kata Nur.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pemilahan sampah dari sumber, bank sampah, pengolahan sampah organik, dan industri daur ulang secara bersamaan dengan pembangunan fasilitas WTE.
Baca juga: Gubernur Banten Sebut Tumpukan Sampah TPA Jatiwaringin Setinggi Gedung 7 Lantai
Pasar material daur ulang juga perlu diperkuat agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki insentif ekonomi untuk terus melakukan pemilahan dan pengolahan sampah.
Pengelolaan Sampah Perlu Disiapkan Bertahap
Nur mengusulkan agar pengembangan WTE dirancang dalam tiga tahapan waktu.
Dalam jangka pendek, WTE dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi tekanan volume sampah. Dalam jangka menengah, pemerintah perlu memperkuat sistem pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, daur ulang, serta pengelolaan sampah organik.
Sementara itu, dalam jangka panjang, pengembangan WTE harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
“Ukuran keberhasilan pengelolaan sampah bukanlah seberapa banyak fasilitas WTE yang dibangun atau seberapa besar listrik yang dihasilkan, melainkan seberapa jauh volume sampah dapat dikurangi dan residu yang benar-benar harus diproses pada tahap akhir semakin sedikit,” pungkasnya. (*)
