Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Menurutnya, keberlangsungan UMKM pascapandemi Covid-19 merupakan hal yang patut disyukuri, sehingga tidak sepatutnya masyarakat kembali dibebani dengan pajak tambahan.
“Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah (pajak) itu kan,” ujar Chusnunia, dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 5 Juli 2025.
Baca juga: Wacana Pajak UMKM E-Commerce, DPR Minta Evaluasi Mendalam
Senada dengan Chusnunia, Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menilai, penerapan pajak UMKM sama saja dengan memberlakukan pajak bagi pelaku usaha seperti Warung Tegal (Warteg).
Ia menyoroti bahwa pelaku UMKM pada umumnya menjual makanan matang atau makanan basah, yang perlu pertimbangan khusus sebelum dikenakan pajak.
“Jadi untuk pajak UMKM kalau kita melihat dari penjual-penjual yang ada di masyarakat menengah ke bawah penjualan yang dijualnya juga kan masih terkait dengan boleh dibilang makanan basah yang tidak memerlukan adanya unsur SNI atau BPOM,” tuturnya.
Baca juga: Tantangan Makin Kompleks, Ini Syarat Agar Industri E-Commerce Terus Tumbuh
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana pemberlakuan pajak UMKM.
Menurutnya, sebagian besar pelaku UMKM hanya berjualan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan tidak jarang tanpa keuntungan.
“Jadi tolong pemerintah mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita itu melesat di tahun 2026,” tandasnya.
UMKM Tulang Punggung Ekonomi Nasional
Menurut Novita, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penerapan pajak justru bisa menghambat kontribusi UMKM terhadap ekonomi makro.
“Jangan-jangan nanti semakin banyak kemiskinan kita, pengangguran, semakin banyak lagi masalah-masalah sosial yang dihasilkan dari ketimpangan ekonomi sosial yang ada di masyarakat bawah,” katanya.
“Jadi saya minta tolong khususnya Menteri Keuangan untuk mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM. UMKM masih struggle dengan hidupnya jadi tolong jangan dibebankan dengan pajak yang berlebihan,” tutupnya.
Rencana Pemerintah Kenakan PPh 0,5 Persen via Platform E-Commerce
Sebelumnya, pemerintah berencana memungut Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen terhadap UMKM yang berdagang melalui platform e-commerce seperti TikTok, Shopee, hingga Tokopedia. (*)
Editor: Yulian Saputra
