Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Erman Subekti
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan masih terdapat 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sedang berproses untuk memenuhi modal inti minimum (MIM).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae OJK mengatakan, BPD tersebut diantaranya akan melakukan kelompok usaha bersama (KUB) sebagaimana diatur dalam POJK KUB.
Baca juga: OJK Dorong BPD Jangan Ragu Bentuk KUB Terintergrasi
“OJK terus mendorong dilakukannya konsolidasi melalui pembentukan KUB BPD dalam rangka penguatan BPD dan pemenuhan ketentuan MIM,” kata Dian seperti dikutip 13 Desember 2023.
Selanjutnya, OJK juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina BUMD dalam memfasilitasi dan memonitor proses pembentukan KUB BPD sehingga diharapkan kedepannya dapat mewujudkan BPD yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing.
Seperti diketahui, perkembangan BPD saat ini terpantau stabil dengan kredit yang tumbuh 6,05 persen secara tahunan (yoy) dan DPK (dana pihak ketiga) yang tumbuh sebesar 1,21 persen yoy.
Baca juga: OJK Terus Dorong BPD Action Plan Kejar Modal Inti
Adapun, rasio permodalan (CAR) BPD tetap tinggi di level 22,62 persen dengan NPL (non performing loan) net yang terjaga di 1,94 persen.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa BPD masih berpeluang besar untuk meningkatkan ekspansi kredit, beroperasi secara efisien serta mampu menghasilkan laba,” ungkap Dian. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More
Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More
Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More
Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More
Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More
Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More