Poin Penting
- OJK terbitkan dua POJK baru untuk memperkuat industri pasar modal dan pengelolaan investasi
- Aturan baru mengatur pengelompokan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi berdasarkan modal serta kapasitas usaha
- OJK optimistis regulasi ini meningkatkan tata kelola, daya saing, dan kepercayaan investor.
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) terbaru sebagai langkah penguatan industri pasar modal, yakni POJK Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi (MI).
Secara rinci, melalui POJK Nomor 3 Tahun 2026, OJK melakukan penguatan kelembagaan Perusahaan Efek melalui pengaturan pengelompokan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) berdasarkan kapasitas dan tingkat permodalan perusahaan ke dalam tiga kategori, yaitu PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3.
“Pengelompokan tersebut dilakukan untuk menciptakan struktur industri yang lebih sehat dan proporsional sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Efek,” ucap Agus Firmansyah, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, dalam keterangan resmi dikutip, 21 Mei 2026.
Baca juga: BEI Catat Jumlah Saham Syariah Melonjak 184 Persen, Kapitalisasi Tembus USD399 Miliar
Dalam POJK ini, kata Agus, PEKU 1 difokuskan untuk kegiatan pemasaran Efek secara terbatas, PEKU 2 untuk kegiatan usaha secara terbatas sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) atau Perantara Pedagang Efek (PPE)z
Sedangkan PEKU 3 dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih luas sebagai PEE, PPE, atau PEE sekaligus PPE dengan kegiatan bagi PPE termasuk kegiatan utama melakukan pembiayaan transaksi Efek, penerbitan produk terstruktur, hingga kegiatan lain memberikan layanan transaksi Efek luar negeri.
POJK ini juga memperkuat ketentuan permodalan melalui peningkatan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), yaitu:
- PEKU 1 sebesar Rp1 miliar dengan MKBD minimum Rp500 juta
- PEKU 2 sebesar Rp55 miliar dengan MKBD minimum Rp50 miliar
- PEKU 3 sebesar Rp110 miliar dengan MKBD minimum Rp100 miliar.
Sementara elalui POJK Nomor 5 Tahun 2026, OJK melakukan penguatan industri pengelolaan investasi melalui pengelompokan MI berdasarkan Kegiatan Usaha (MIKU) yaitu MIKU 1 dan MIKU 2.
MIKU 1 difokuskan pada pengelolaan produk investasi tertentu dengan cakupan kegiatan usaha yang lebih terbatas, sedangkan MIKU 2 dapat menjalankan seluruh kegiatan usaha MI sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka memperkuat ketahanan dan kapasitas industri pengelolaan investasi, OJK menetapkan peningkatan ketentuan modal disetor minimum dan MKBD, antara lain:
- MIKU 1 sebesar Rp25 miliar dengan MKBD minimum Rp5 miliar ditambah 0,1 persen dari dana kelolaan
- MIKU 2 sebesar Rp50 miliar dengan MKBD minimum Rp10 miliar ditambah 0,1 persen dari dana kelolaan.
Baca juga: Kenaikan BI Rate Tekan IHSG, Saham Bank Jumbo Tetap Defensif
POJK ini juga menetapkan kewajiban pemenuhan minimum dana kelolaan bagi MI sebesar Rp500 miliar untuk MIKU 1 dan Rp1 triliun untuk MIKU 2 dalam jangka waktu tertentu sejak memperoleh izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
POJK ini turut memperkuat persyaratan permohonan perizinan MI, aspek tata kelola, serta penguatan kualitas sumber daya manusia dalam industri pengelolaan investasi.
“Dengan penerbitan kedua POJK tersebut, OJK berharap industri pasar modal Indonesia dapat tumbuh secara lebih sehat, profesional, transparan, dan berdaya saing, serta mampu mendukung pendalaman pasar keuangan nasional dan peningkatan kepercayaan investor terhadap industri jasa keuangan Indonesia,” tutupnya. (*)
Editor: Galih Pratama
