Bali– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah menyiapkan Roadmap Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS) dalam lima tahun kedepan guna mengantisipasi perkembangan digital.
Hal tersebut disampaikan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat pada saat diskusi ‘Pelatihan dan Gathering Wartawan’ di Nusa Dua Bali. Menurutnya, hal ini perlu dipersiapkan guna menjaga pertumbuhan bisnis BPR ditengah pandemi.
“Kita sedang menyiapkan Roadmap Pengembangan BPR/BPRS kedepan hingga 2025 dan ini masih akan kita proses untuk lihat kedepan,” kata Teguh di Nusa Dua Bali, Jumat 9 April 2021.
Lebih lanjut Teguh menyatakan dalam roadmap tersebut akan tertulis beberapa poin mengenai pengembangan BPR diantaranya mengenai pengembangan sistem pembayaran hingga pemenuhan modal inti paling minim Rp6 miliar.
“Ada penyesuaian terkait bagaimana BPR yakni sistem pembayaran terkait digitalisasi. Di sisi berbeda ada (mengatur) konsolidasi BPR kedepan yakni ada modal inti minimum Rp6 miliar serta penguman POJK baru,” jelas Teguh.
Sebagai informasi saja, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia ( PERBARINDO) mencatat pertumbuhan bisnis BPR masih sangat positif pada Januari 2020. Dimana Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR tercatat masih sebesar 76,2%. Sementara penempatan tabungan atau DPK di BPR masih tumbuh 7,96% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (yoy) dengan angka Rp31,5 triliun. Sementara untuk kredit BPR masih mampu tumbuh 10,52% denga nilai Rp109 triliun. (*)
