Kupang–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat termasuk wartawan untuk mengawasi penyaluran berbagai kredit program Pemerintah dan dana-dana APBN yang disalurkan ke daerah.
Membanjirnya dana baik melalui kredit program seperti KUR, Dana Desa dan berbagai dana dari Pemerintah lain dikhawatirkan saling bertabrakan tanpa pengawasan yang ketat.
“Yang kita takutkan mohon dipantau, bagaimana dana-dana dari berbagai sumber ini jangan sampai bertabrakan, jangan sampai 1 debitor dapat dari bank, dapat dari APBN, dan lain-lain, saya enggak tahu sistemnya bagaimana,” kata Kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Timur (NTT) Winter Marbun dalam sambutan pembukaan Pelatihan Wartawan Otoritas Jasa Keuangan, di Hotel Sotis, Kupang, NTT, Senin, 28 Maret 2016.
Winter mengatakan, untuk kredit program yang disalurkan melalui bank yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa diawasi melalui sistem perbankan, sehingga satu debitor tidak mungkin mendapatkan KUR lebih dari satu bank. Namun, tidak ada sistem yang jelas untuk mengidentifikasi penyaluran dana-dana APBN yang menjamin satu debitor tidak akan mendapat pembiayaan lebih dari satu sumber pembiayaan dari dana APBN.
Pasalnya jika tidak diawasi dengan ketat, dikhawatirkan program-program pembiayaan yang disalurkan Pemerintah untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah itu dikhawatirkan gagal seperti kredit-kredit program sebelumnya.
“Makanya ini juga Pekerjaan Rumah kami, OJK, dan kita semua bagaimana dana-dana UMKM ini jangan sampai gagal lagi. Jangan sampai distop karena gagal, kalau gagal kita berdosa pada anak cucu kita, karena mereka enggak akan dapat lagi,” tambahnya. (*) Ria Martati
Editor: Paulus Yoga
