Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa hingga 2022 kesenjangan inklusi atau ketersediaan akses produk jasa keuangan bagi pedesaan dan perkotaan telah turun signifikan menjadi 4 persen dari 15 persen.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, usai acara side Event Indonesia’s ASEAN Chairmanship 2023 di Jakarta, 24 Agustus 2023.
Baca juga: Kejar Target Inklusi Keuangan 53% di 2023, Ini yang Dilakukan OJK
“Tadi aku bilang kan di 2019 gapnya (inklusi keuangan) antara desa dan kota itu 15 persen gapnya, inklusinya ya di 2022 karena kita gempur terus pake TPAKD turun jadi cuma 4 persen selisihnya,” ucap Kiki sapaan akrabnya.
Penurunan inklusi keuangan yang signifikan tersebut didukung oleh program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan memberikan literasi keuangan kepada masyarakat desa yang memiliki peluang bisnis dan akhirnya terbantu untuk mengakses produk jasa keuangan.
“Sebelumnya kita lihat potensinya apa terus kemudian kita pre inkubasi, terus inkubasi, terus after inkubasi. Jadi itu kita melihat misalnya satu daerah, oh dia punya, misalnya tenunnya bagus-bagus, makanannya, kulinernya, terus kripik-kripiknya kita bantu untuk akses ke keuangan,” imbuhnya.
Kemudian, untuk terus menekan angka kesenjangan inklusi keuangan antara pedesaan dan perkotaan, OJK melalui momentum keketuaan ASEAN 2023, mengundang pembicara terbaik dari Filipina dan Malaysia untuk duduk bersama membahas tantangan-tantangan yang terjadi di pedesaan.
Baca juga: Cara BukuWarung Genjot Inklusi Keuangan UMKM di Sulawesi Tengah
“Kita harapkan seminar ini, pertukaran pandangan, gagasan, komitmen semakin meningkatkan upaya kita mencapai target financial inclusion maupun mengatasi gap yang terjadi termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital,” tambah Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam kesempatan yang sama.
Adapun, penyelenggaraan seminar tersebut juga menjadi salah satu bentuk dukungan untuk mencapai target inklusi keuangan masyarakat mencapai 90 persen di tahun 2024 dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (*)
Editor: Galih Pratama
