Jakarta–Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar holding Bank Pembangunan Daerah (BPD) segera terbentuk. Hal tersebut bertujuan untuk mengefisiensi biaya perbankan yang selama ini begitu besar.
Menyikapi permintaan Jokowi tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengaku, pihaknya akan mengatur strategi agar keinginan Presiden terkait holding BPD dapat terealisasi.
Menurutnya, dengan dibentuknya holding BPD ini, akan meningkatkan daya saing BPD di tengah akan berlangsungnya pasar bebas ASEAN pada 2020 mendatang. Dia mengaku, bahwa rencana holding BPD ini sudah terencana sejak lama.
“Karena kan kita memang inginnya ke arah situ, ini sudah lama. Kalau pemerintah mendorongnya begitu, saya kira semua harus dipersiapkan secara baik,” ujar Muliaman di Balai Kartini, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.
Untuk merealisasikan pembentukan holding ini, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah daerah. Dalam pembicaraan tersebut, kata Muliaman, ada beberapa opsi, seperti membangun kemitraan dengan bank-bank BUMN.
“Tapi pelan-pelan lah, nanti kita atur strateginya. Tentu saja, opsi itu bukan satu-satunya,” tukas Muliaman.
Terlebih, model holding tersebut telah dijalankan di Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), seperti BPD Net Online. BPD Net Online adalah fasilitas transfer antar BPD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ATM Bersama secara Real Time.
“Artinya model lain dari holding sudah mulai, tapi dengan komitmen dan dukungan pemerintah saya kira bentuknya lebih konkrit lagi dari sekedar membangun jaringan teknologi bersama atau membangun produk yang sama,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
