Poin Penting
- OJK bersama Asosiasi Blockchain Indonesia menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas keputusan masyarakat dalam bertransaksi kripto
- Kontribusi kripto ke ekonomi digital terus meningkat, tercermin dari pajak kripto yang naik dari Rp796,73 miliar (akhir 2025) menjadi Rp1,96 triliun per Februari 2026
- Tantangan utama industri meliputi rendahnya literasi, fragmentasi kepercayaan, dan dinamika regulasi; kolaborasi regulator, industri, akademisi, serta inovasi
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menyelenggarakan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026. Ini sebagai untuk meningkatkan pengetahuan kripto kepada masyarakat luas.
Saat ini kripto sudah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi digital. Hal ini tercermin dari penerimaan pajak kripto pada akhir 2025 yang mencapai Rp796,73 miliar. Angka ini konsisten naik. Per Februari 2026, kontribusi pajak kripto naik jadi Rp1,96 triliun.
Adi Budiarso, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK mengatakan, tingkat literasi menjadi penting bagi mereka yang hendak mendalami transaksi kripto.
Baca juga: OJK Ungkap Geopolitik Global Tekan Transaksi Kripto Awal 2026
Berdasarkan data Crypto Literacy pada 2024, menunjukkan bahwa hanya sekitar 31,8 persen responden global yang benar-benar memahami prinsip dasar aset kripto.
Sementara, survei literasi inklusi keuangan OJK tahun 2025 juga menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 66,46 persen dan inklusi keuangan 80,51 persen.
“Dan ini (banyak) kita asosiasikan ke perbankan. Nah, untuk kripto dan lain aset digital lainnya, kita masih perlu berjuang dengan keras,” katanya di Pembukaan BLK, Selasa, 7 April 2026.
Menurut Adi, lietasi yang digalakkan dalam BLK 2026 tak sekadar pengenalan istilah dan cara bertransaksi kripto, tapi juga meningkatkan kemampuan untuk mitigasi risiko dan mengambil keputusan yang tepat.
Selain itu, Adi menambahkan, literasi akan efektif jika tidak dilakukan secara parsial. Oleh karenanya, OJK menekankan pentingnya kolaborasi dari beragam stakeholders.
“Selain dari regulator dan pemain di industri sendiri, penting juga melibatkan akademisi dan praktisi,” jelas Adi.
Dengan demikian, Adi menilai, penyelenggaraan BLK 2026 menjadi penting. BLK diharapkan mampu mendorong literasi dan inklusi kripto secara lebih luas dan merata.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta memastikan bahwa setiap aktivitas dalam ekosistem aset keuangan digital termasuk aset kripto ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata keuangan yang baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Adi.
“Kita bersama-sama ingin membangun ekosistem aset keuangan digital Indonesia yang kuat, berdaya saing, dan memberikan manfaat yang luas kepada perekonomian Indonesia,” tambahnya.
