Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut Indonesia perlu mempersiapkan tiga hal untuk menghadapi kondisi geopolitik, geoekonomi, hingga ketidakpastian ekonomi di internasional yang diperkirakan akan terus meningkat. Ini seiring dengan memasuki masa presidensi Donald Trump di Amerika Serikat (AS).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengangkat rencana dan keinginan pemerintah untuk menjadi anggota dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang pada saat bersamaan juga menjadi anggota dari kelompok BRICS.
“Dalam kaitan itu kami melihatnya bahwa rencana dan strategic view pemerintah ini jangan ditinjau dari aspek seakan-akan perspektif aliansi politik, karena jelas kebijakan dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tidak akan pernah mengacu dan berpihak pada aliansi politik apalagi militer dan kelompok manapun,” ucap Mahendra dalam sambutannya di CEO Networking, 26 November 2024.
Menurutnya, hal itu merupakan langkah strategi yang tepat dalam memperkuat landasan ekonomi keuangan dan investasi di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung perekonomian yang semakin modern dan berkelanjutan.
Baca juga: Soal PPN 12 Persen Tahun Depan, Begini Tanggapan Bos OJK
“Alasannya adalah karena OECD di satu sisi memiliki kapasitas dan pengalaman sebagai standard setting body di hampir seluruh sektor perekonomian, keuangan, dan investasi di dunia dengan standar yang biasa dikenal dengan istilah best practices di berbagai negara terutama juga negara yang lebih maju,” imbuhnya.
Selanjutnya, hal kedua yang perlu dilakukan terkait dengan sustainable finance dan pengurangan emisi karbon. Dalam hal ini, Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk mendorong keuangan berlanjutan guna memfasilitasi transisi ekonomi Indonesia menuju perekonomian yang rendah karbon.
“Apalagi hal tadi juga menjadi salah satu mandat dan amanat yang sangat kuat di dalam undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Dalam kaitan itu OJK mendukung penuh komitmen internasional dalam mencapai net zero emission dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Mahendra.
Komitmen tersebut salah satunya dibuktikan melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk taksonomi versi pertama yang telah diterbitkan berfokus kepada sektor ataupun proses energy transition dan critical minerals.
Baca juga: Aset Kripto Makin Melambung, OJK Wanti-wanti Hal Ini
“Dalam kaitan itu kami juga sedang mendorong berbagai produk maupun memfasilitasi berbagai perusahaan dan projek yang berkaitan dengan energy transition maupun critical minerals yang sustainable untuk segera bisa beroperasi dan semakin kuat di dalam perekonomian Indonesia,” imbuhnya.
Adapun, hal terakhir yang dapat dilakukan Indonesia, yakni terkait dengan program hilirisasi dari sisi nikel, tembaga, bauksit dan lainnya yang potensinya masih sangat besar ke depannya. Di mana, perkembangan investasi dan hilirisasi dalam dua hingga tiga tahun terakhir terus memberikan peran aktif, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya tahan dan juga pertahanan ekonomi nasional. (*)
Editor: Galih Pratama
