Poin Penting
- Penyaluran green financing ke UMKM belum optimal, meski kebijakan ekonomi hijau sudah tersedia, implementasinya dinilai belum cukup kuat dan masif.
- Minim minat perbankan jadi kendala utama, karena bank masih mempertimbangkan aspek komersial dan risiko dalam pembiayaan hijau segmen UMKM, menurut OJK.
- OJK dorong literasi dan ekosistem ekonomi hijau di daerah, namun tantangan terbesar adalah mengubah paradigma UMKM agar mau mengadopsi bisnis berkelanjutan
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui penyaluran pembiayaan hijau (green financing) kepada sektor UMKM masih belum berjalan optimal. Padahal, kebijakan terkait ekonomi hijau telah tersedia, namun implementasinya dinilai belum cukup kuat untuk mendorong penyaluran dana secara masif.
Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Ludy Arlianto, menyampaikan bahwa salah satu kendala utama berasal dari minimnya minat perbankan untuk menyalurkan pembiayaan hijau ke segmen UMKM. Secara bisnis, bank dinilai masih mempertimbangkan aspek komersial dan risiko dalam menyalurkan kredit.
“Itu secara prinsip sudah ada kebijakannya, cuma memang tendangannya kurang. Saya tak bisa menampik, memang bank itu kan running business to business, jadi memang untuk yang ekonomi hijau versi UMKM kita juga harus didorong,” ujarnya dalam media briefing Promise II Impact yang diselenggarakan International Labour Organization (ILO) di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Ludy mengatakan, saat ini OJK terus berupaya mengembangkan ekonomi hijau UMKM lewat koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, masing-masing daerah memiliki potensi untuk ekonomi hijau. Tinggal, bagaimana setiap pihak atau stakeholder terkait menggalakkan literasi ekonomi hijau ke UMKM.
“Makanya kami juga di OJK sedang menggali potensi-potensi tersebut yang ada di setiap daerah. Ini bukan hal yang baru, tapi memang UMKM kita, khususnya jika bicara green financing memang harus terus kita dorong literasinya,” bebernya.
Baca juga: Wamenkeu Suahasil Minta PIP Salurkan Pembiayaan UMKM Berbunga Rendah
Ia pun menekankan bila pihaknya bersama stakeholder terkait ingin menumbuhkan ekosistem ekonomi hijau pada sektor UMKM di Indonesia secara lebih cepat. Tantangannnya adalah mengubah paradigma UMKM agar ingin mengadopsi bisnis berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan.
“Masalah warna tas saja jadi isu. Sekarang masalah mencari bahan yang lebih bagus (dari sisi sustainability), lebih produktif, itu juga another isu. Maka, memang benar bila kita bisa menyelesaikan masalah UMKM, mungkin separuh masalah bangsa bisa kelar,” tukas Ludy.
Baca juga: Pembiayaan Berkelanjutan BSI Naik 11,20 Persen Jadi Rp73,9 Triliun di 2025
Sebagai informasi, secara global, posisi Indonesia dalam pengembangan keuangan hijau memang masih tertinggal. Riset Global Green Finance Index (GGFI) 9 menunjukkan Indonesia diwakili Jakarta berada di peringkat ke-56 dari 81 pusat keuangan dunia pada 2022.
Peringkat tersebut masih di bawah Singapura yang berada di posisi ke-16 dan Kuala Lumpur di peringkat ke-50, walaupun sedikit lebih baik ketimbang Bangkok yang berada di posisi ke-59. (*) Steven Widjaja
