“Rasio pungutan tidak berubah,” ujar dia. Untuk SDM itu masih dijajaki. Memang ada rencana setiap provinsi memiliki kantor perwakilan OJK,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR-RI Hendrawan Supratikno menambahkan, pihaknya akan mempertimbangkan pengajuan OJK berdasarkan tiga acuan. Pertama, kesesuaian asumsi pertumbuhan industri jasa keuangan dari OJK dengan realisasinya.
Kedua, efektivitas program OJK untuk peningkatan efisiensi industri keuangan. “Dan ketiga, kami juga melihat fungsi legislasi baru yang dibutuhkan OJK,” tutupnya. (*)
Jakarta – Menjelang akhir 2024, PT Hyundai Motors Indonesia resmi merilis new Tucson di Indonesia. Sport Utility Vehicle (SUV)… Read More
Jakarta - Donald Trump telah kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pada Pemilu yang… Read More
Jakarta - Romy Wijayanto, Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI menerima penghargaan sebagai Most Popular… Read More
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan pada Oktober 2024 tercatat sebesar Rp7.576,8 triliun, atau… Read More
Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan peran strategis koperasi, khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam… Read More
Jakarta – Optimisme para pelaku usaha di Inggris terhadap ekonomi di Tanah Air masih solid.… Read More