“Rasio pungutan tidak berubah,” ujar dia. Untuk SDM itu masih dijajaki. Memang ada rencana setiap provinsi memiliki kantor perwakilan OJK,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR-RI Hendrawan Supratikno menambahkan, pihaknya akan mempertimbangkan pengajuan OJK berdasarkan tiga acuan. Pertama, kesesuaian asumsi pertumbuhan industri jasa keuangan dari OJK dengan realisasinya.
Kedua, efektivitas program OJK untuk peningkatan efisiensi industri keuangan. “Dan ketiga, kami juga melihat fungsi legislasi baru yang dibutuhkan OJK,” tutupnya. (*)
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata upah buruh di Indonesia per Agustus 2024… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (5/11) berakhir ditutup pada zona… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia di kuartal III 2024 tumbuh… Read More
Jakarta - Di era globalisasi ini, perusahaan yang memegang kendali dan memimpin teknologi dipastikan berpeluang… Read More
Jakarta - Salah satu pasar aset kripto, yakni Bitcoin pada perdagangan hari ini (5/11) pukul… Read More
Jakarta – Google Pixel, smartphone besutan Alphabet, mengalami nasib serupa dengan iPhone 16 yang dilarang… Read More