Beberapa langkah dalam pengendalian inflasi di daerah telah difokuskan pada pengelolaan ekspektasi inflasi, ketersediaan barang dan kelancaran distribusi. Rezkiana Nisaputra
Jakarta–Menjelang hari raya Idul Fitri (Lebaran) tahun ini, pemerintah terus berupaya untuk menekan harga bahan pangan dan menjaga pasokannya. Ini bertujuan agar inflasi di bulan Juli maupun Agustus 2015 tetap berada di tingkat yang rendah.
Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi P Pambudi mengatakan, diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengelola dan mengendalikan inflasi jelang Lebaran ini.
“Komitmen dan dukungan pemerintah daerah semakin besar dalam mengendalikan inflasi, khususnya selama periode Ramadhan dan jelang Lebaran,” ujar Edi di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, kemarin.
Dia mengungkapkan, saat ini beberapa langkah dan upaya pengendalian inflasi yang ditempuh di daerah (TPID) telah difokuskan pada pengelolaan ekspektasi inflasi, ketersediaan barang dan kelancaran distribusi yang secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan keterjangkauan barang bagi masyarakat.
Dalam pengelolaan ekspektasi inflasi, dilakukan melalui peningkatan intensitas komunikasi kepada masyarakat, khususnya mengenai ketersediaan barang di daerah, mengoptimalkan informasi harga melalui sistem informasi yang telah dibangun, serta iklan layanan masyarakat yang menghimbau agar bijak dalam berkonsumsi.
Sedangkan untuk pengelolaan ketersediaan barang, dilakukan melalui inovasi program yang semakin berkembang dan mengacu pada karakteristik sumber tekanan inflasi di masing-masing daerah. Kegiatan operasi pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya mencakup komoditas yang bersifat umum saja.
“Tapi pemerintah daerah juga melakukan kegiatan operasi pasar murah pada komoditas lainnya selain beras, gula dan minyak goreng. Ini berperan besar dalam pembentukan inflasi di masing-masing daerah,” tukasnya.
Lalu untuk pengelolaan kelancaran distribusi, akan ditempuh dengan memprioritaskan pengangkutan juga bongkat-muat untuk bahan makanan dan energi, menyiapkan jalur distribusi alternatif terutama bagi daerah yang sering mengalami hambatan serta mempercepat upaya perbaikan jalur transportasi darat.
“Pengelolaan keterjangkauan barang bagi masyarakat dilakukan dengan pemberian subsidi ongkos angkut, inspeksi lapangan langsung yang dilakukan oleh Kepala Daerah ke gudang-gudang dan pasar guna memastikan ketersediaan dan kewajiban harga jual,” tutup Edi. (*)
@rezki_saputra
