Oleh Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Infobank Media Group
BANK Indonesia (BI) memandang nilai tukar rupiah telah dinilai rendah (undervalued) dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Demikian pernyataan Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers pasca-Rapat Dewan Gubernur (RDG), akhir bulan lalu. Siapa percaya rupiah undervalued?
Rupiah saat ini bertengger di Rp16.880 per satu dolar AS (US$1) – melemah 0,56 persen hanya dalam hitungan pekan. Apa artinya undervalued dalam kamus BI? Rupiah dikatakan sedang “sale” – diskon besar-besaran – karena secara fundamental seharusnya ia lebih perkasa. Inflasi rendah, dan imbal hasil menarik serta pertumbuhan ekonomi meningkat. Lalu, mengapa rupiah “jeblos”? Semua ini, menurut Gubernur BI, karena “ketidakpastian global” sehingga premi risiko meningkat – kambing hitam yang tak pernah bisa membela diri.
Pertanyaannya sederhana, jika fundamental begitu kokoh, mengapa modal asing yang masuk US$1,6 miliar tak mampu mengangkat rupiah dari kuburnya? Bukankah secara teori, aliran modal masuk seharusnya mendorong apresiasi? Ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini adalah kontradiksi empiris yang membungkam teori ekonomi yang lazim berlaku.
Bisa jadi pernyataan undervalued bukanlah pernyataan ilmiah murni. Ia adalah pernyataan taktis dan cenderung politis. Ia adalah tameng untuk menutupi kerapuhan struktural ekonomi Indonesia. Menurut catatan Infobank Institute, setidaknya ada tiga hal penting.
Satu, bicara soal fundamental tanpa membicarakan struktur produksi adalah omong kosong intelektual. Fundamental ekonomi Indonesia tidak pernah berubah. Simak! Indonesia masih mengekspor bahan mentah, mengimpor barang jadi, dan berdoa agar harga komoditas naik. Ketika permintaan valas korporasi meningkat, itu adalah cermin wajah industri yang ketergantungan impornya akut. Ini bukan soal undervalued. Ini soal de-industrialisasi yang kita biarkan berlarut.
Dua, ini soal kredibilitas institusi. Di tengah kabar penunjukan keponakan presiden (Thomas Djiwandono) sebagai deputi gubernur BI, pasar sudah memberikan sinyal ketidakpercayaan. Bukan karena orangnya tidak kapabel, tapi karena presedennya berbahaya. Ketika independensi bank sentral “digerogoti”, maka seluruh peranti kebijakan moneter kehilangan kredibilitasnya. Dan, percayalah, ketika kredibilitas hilang, intervensi sekencang apa pun tak akan mampu mengangkat rupiah dari keterpurukan.
Baca juga: BI Catat Rupiah Melemah 0,56 Persen per 18 Februari 2026
Tiga, kondisi fiskal yang rawan cash flow. Pembengkakan defisit APBN menjadi 2,92 persen merupakan cermin yang buruk bagi kepercayaan asing. Bahkan, struktur belanja APBN dinilai tidak masuk akal, seperti pos program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan Rp325 triliun. Sementara, pos pembayaran utang dan bunga terhadap pendapatan negara makin mendaki hingga 22 persen-23 persen.
Menurut catatan Infobank, BI tampak “bangga” dengan intervensinya di pasar NDF dan DNDF. Cadangan devisa USD154,6 miliar disebut sebagai amunisi yang ampuh. Bahkan, cadangan devisa memang besar secara nominal, setara dengan 6,3 bulan impor – cukup, tapi tidak luar biasa. Apakah akan dihabiskannya untuk mempertahankan level yang salah sejak awal?
Simak! Ingat pengalaman 1997-1998. Ketika itu, BI juga getol intervensi, membakar cadangan devisa untuk mempertahankan rupiah. Hasilnya? Kantong BI kehabisan amunisi, dan rupiah ambrol lebih dalam. Sejarah mengajarkan bahwa melawan kekuatan pasar dengan intervensi tanpa perbaikan fundamental adalah seperti menimba air di kapal yang bocor.
BI memang punya mandat menjaga stabilitas rupiah. Tapi, stabilitas bukan berarti melawan gravitasi. Ada kalanya pelemahan adalah cermin jujur yang harus dihadapi, bukan kaca buram yang dipoles terus-menerus.
Pernyataan undervalued sejatinya adalah diagnosis yang salah karena bertanya pada gejala, bukan pada penyakit.
Jika rupiah memang undervalued, maka jalan keluarnya bukan intervensi pasar yang “melelahkan” cadangan devisa. Bukan pula rayuan pada investor asing dengan iming-iming imbal hasil menggiurkan yang hanya menciptakan ketergantungan baru. Jalan keluarnya adalah revolusi industrial – membangun kemampuan produksi barang dan jasa yang kita impor selama ini. Jalan keluarnya adalah disiplin politik – menjaga institusi dari intervensi kepentingan keluarga dan kelompok. Itu jelas memang bukan tugas BI.
Baca juga: Rupiah Masih Undervalued, Bos BI Beberkan Penyebabnya
Rupiah di Rp16.880 mungkin memang undervalued secara hitung-hitungan ekonometrik. Tapi, secara politis, ia adalah cermin utuh dari wajah pembangunan Indonesia yang setengah hati. Dan, tak ada intervensi pasar yang bisa mempercantik pantulan wajah yang jelek.
Jadi, yang harus dilakukan, uruslah dulu masalah di rumah sendiri. Jangan selalu menyalahkan global yang tak menentu. Pemerintah harus segera mengklarifikasi kebijakan fiskalnya. BI harus membuktikan independensinya. Semua itu untuk mengembalikan kredibilitas kebijakan.
Dan, tanpa perbaikan itu, maka rupiah akan terus “merintih”, dan cenderung “terbakar”. Rupiah, oh rupiah. Malang nian nasibmu.
