Poin Penting
- Mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar disiagakan di Jakarta untuk fungsi representasi dan penjemputan tamu VVIP.
- Data LHKPN menunjukkan kendaraan pribadi Rudy Mas’ud hanya tiga unit mobil lama dengan total nilai sekitar Rp250 juta.
- Perbedaan antara gaya hidup yang terlihat dan angka dalam laporan kekayaan memicu sorotan publik soal transparansi aset.
Jakarta – Isu pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar menyeret nama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ke tengah sorotan publik. Kendaraan mewah jenis SUV tersebut disiagakan di Jakarta untuk kepentingan representasi daerah.
Pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim itu menuai polemik karena dinilai tidak selaras dengan prinsip kehati-hatian penggunaan anggaran, terlebih saat dikaitkan dengan laporan harta kekayaan sang kepala daerah.
Mobil Dinas untuk Representasi di Jakarta
Polemik bermula saat publik mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan yang diduga berjenis Land Rover Defender OCTA atau Range Rover Autobiography tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, sebelumnya menyebut mobil dengan spesifikasi tinggi itu diperlukan untuk menjangkau medan ekstrem dan jalan rusak di pedalaman Kaltim.
Namun, pernyataan itu kemudian dikoreksi oleh Rudy. Ia menyampaikan bahwa mobil dinas Gubernur Kaltim tersebut justru disiapkan di Jakarta untuk menjemput tamu VVIP dan menunjang fungsi representatif daerah, mengingat posisi Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil ala kadarnya? Jaga dong marwahnya Kaltim,” ujar Rudy Mas’ud kepada awak media, merespons kritik terkait pengadaan kendaraan tersebut.
Alasan menjaga “marwah” daerah inilah yang kemudian memicu perdebatan di ruang publik.
Baca juga: Soal Impor Mobil India, Purbaya: Kami Ikuti Pak Dasco Saja
Data LHKPN: Garasi Pribadi Tak Semewah Mobil Dinas
Sorotan terhadap mobil dinas Gubernur Kaltim semakin tajam setelah publik mencermati Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rudy periode Maret 2025 yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laporan tersebut, Rudy tercatat hanya memiliki tiga unit kendaraan pribadi dengan kategori non-mewah, yakni Honda CR-V tahun 2010, Honda Freed tahun 2008, dan Suzuki SX4 X-Over tahun 2007.
Total nilai ketiga kendaraan itu sekitar Rp250 juta—angka yang jauh di bawah harga mobil dinas Gubernur Kaltim yang mencapai Rp8,5 miliar. Tidak terdapat mobil sport maupun sedan premium dalam daftar aset kendaraan pribadinya.
Jam Mewah dan Selisih Pelaporan
Di sisi lain, dalam sejumlah kesempatan, Rudy terlihat mengenakan jam tangan yang identik dengan merek Richard Mille dengan estimasi harga Rp2,5 miliar serta Audemars Piguet.
Namun, pada kolom “Harta Bergerak Lainnya” dalam LHKPN—yang mencakup perhiasan dan barang antik—nilai yang dilaporkan hanya Rp450 juta. Perbedaan signifikan antara tampilan gaya hidup dan angka dalam laporan kekayaan ini memunculkan pertanyaan publik soal akurasi pelaporan aset.
Selain itu, Rudy juga mencatatkan aset “Harta Lainnya” senilai lebih dari Rp260 miliar serta properti sekitar Rp26,5 miliar. Secara keseluruhan, total harta yang dilaporkan mencapai lebih dari Rp300 miliar.
Meski demikian, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim tersebut menyampaikan total kekayaan bersih sebesar Rp166,5 miliar setelah dikurangi utang yang tercatat mencapai Rp137 miliar.
Baca juga: Pikap India Mulai Didistribusikan ke Kopdes Merah Putih, Disaksikan Wakil Panglima TNI
Kritik Publik dan Isu Transparansi
Hingga berita ini diturunkan, kritik terhadap mobil dinas Gubernur Kaltim masih mengalir deras di media sosial. Publik menilai terjadi inkonsistensi komunikasi antara gubernur dan jajaran pemerintah provinsi terkait fungsi kendaraan tersebut—apakah untuk menaklukkan medan berat di Kaltim atau sekadar operasional di Jakarta.
Isu ini juga merembet pada pembahasan transparansi gaya hidup pejabat dan kepatuhan dalam pelaporan kekayaan negara, yang menjadi perhatian masyarakat luas. (*)
Editor: Yulian Saputra
