Jakarta – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN) melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi serangan siber. Pemerintah juga kemudian memastikan bahwa otoritas nasional memiliki alat yang tepat dan perangkat kelembagaan untuk tindakan terkoordinasi dalam penanggulangan insiden siber.
Direktur Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi, BSSN RI Soetedjo Joewono mengatakan, saat ini BSSN tengah menyusun manajemen krisis siber sebagai upaya kesiapsiagaan penanggulangan dan pemulihan serangan siber. Dengan manajemen krisis siber ini harapannya penanggulangan serangan siber dapat dilakukan dengan optimal.
“Adapun ruang lingkupnya untuk pengaturan ini akan meliputi organisasi manajemen krisis nasional, persiapan manejemen krisis siber, kesiapsiagaan keamanan krisis siber, penanggulangan krisis siber, pemulihan krisis siber, penilaian kerusakan dan kerugian, strategi penanggulangan cadangan, protokol komunikasi dan evaluasi dan penyempurnaan,” ujarnya, Kamis, 10 Maret 2022.
Selain itu, guna memperkuat keamanan siber Indonesia, BSSN RI memiliki major project yaitu pembentukan 132 Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Tahun 2020-2024. CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan, dan aktivitas insiden keamanan siber. Pembentukan CSIRT tertuang dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.
Selain untuk sektor pemerintah BSSN juga melakukan pembangunan dan pembinaan CSIRT sektor infrastruktur informasi vital (iiv) dan ekonomi digital. Pada 2020 BSSN telah membentuk CSIRT untuk Bank Indonesia (BI). Kemudian di 2021 terealisasi empat CSIRT antara lain Bank BRI, Bank Jateng, Bank Nagari dan Bank Bali. Di tahun 2022 kembali ditargetkan terbentuk empat CSIRT, begitu juga di 2023 dan 2024 masing-masing ditargetkan terbentuk empat CSIRT. Sementara itu di sektor ekonomi digital BSSN menargetkan tiga CSIRT di 2021 dan terealisasi satu CSIRT untuk Blibli.com.
“BSSN berharap dengan adanya program ini maka keamanan dan ketahanan di ruang siber Indonesia dapat terlaksana secara konfrehensif dan di seluruh sektor,” ungkapnya.
BSSN juga berupaya melakukan penguatan dari sisi sumber daya manusia dalam upaya keamanan siber dan sandi nasional di tengah masyarakat. Salah satunya melalui literasi keamanan siber untuk membangun budaya keamanan siber di kalangan masyarakat baik dalam bentuk workshop, kampanye, rekomendasi atau anjuran keamanan dalam bentuk security advisory, dan pelayanan aduan siber
Kemudian BSSN juga menyediakan standar kompetensi keamanan siber nasional salah satu. Peta okupasi nasional keamanan siber sebagai standar kompetensi keamanan siber nasional sebagai upaya BSSN dalam membangun dan memetakan kekuatan ESDM yang berkompeten di bidang keamanan siber dan sandi guna memberikan perlindungan optimal pada pemerimtah dan korporasi menjadi target serangan siber. Selain itu BSSN juga mencetak bibit unggul ahli keamanan siber dan sandi melalui Politeknik Siber dan Sandi Negara.
“Setiap tahun kami menerima mahasiswa 75 sampai 100 orang dengan total 323 orang. Sementara pelatihan teknis fungsional keamanan siber di pusat pengembangan BSSN telah mendidik sekitar 2500 orang pada tahun 2018-2021,” ujarnya. (*) Dicky F.
Editor: Rezkiana Nisaputra
