Poin Penting
- Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang, bukan pemborosan anggaran negara.
- Program MBG dinilai penting untuk mengatasi persoalan gizi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Pengawasan pelaksanaan MBG harus diperketat agar anggaran besar yang dialokasikan tepat sasaran dan efektif.
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, membantah anggapan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk pemborosan anggaran negara.
Menurutnya, program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.
“Media sosial luar biasa memberikan pandangan bahwa apa yang terjadi pada program MBG seakan-akan itu adalah pemborosan,” ujar Misbakhun dalam forum diskusi bertajuk Mid-Year Economic Outlook 2026 yang digelar Infobank Media Group, di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG. Termasuk, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Namun, dirinya menegaskan bahwa substansi program MBG tak boleh dipandang hanya dari besarnya biaya yang dikeluarkan negara.
Baca juga: Bos BRI Ungkap Penarikan Dana SAL akan Dilakukan Bertahap
“Apa yang dilakukan Presiden Prabowo sekarang adalah perbaikan tata kelola. Tetapi ide besar soal MBG adalah investasi jangka panjang negara untuk mengatasi kegagalan gizi pada generasi yang akan datang,” jelasnya.
MBG Dinilai Jawaban atas Masalah Gizi Masyarakat
Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak keluarga miskin di Indonesia yang mengalami kesulitan memperoleh makanan bergizi. Kondisi tersebut, membutuhkan intervensi langsung dari negara agar tak berdampak pada kualitas generasi mendatang.
Ia mengaku memahami persoalan tersebut lantaran pernah berada pada situasi sulit mendapatkan makanan bergizi sejak kecil.
Mengacu pada data Bank Dunia, dirinya menyebut hampir 30 persen masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Oleh karena itu, program MBG dinilai menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Dan ini diintervensi oleh negara. Nah, inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: Prabowo Respons Kritik MBG: Orang Lapar Jika Tak Segera Makan Bisa Mati
Program Anyar Butuh Pengawasan Ketat
Menurut Misbhakun, sebagai program yang belum genap berjalan dua tahun, MBG masih memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Ia menilai, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat. Pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Namanya juga sebuah program baru, anggarannya besar, pengawasan juga harus diperketat, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu benar bahwa melakukan pengawasan secara langsung,” bebernya.
Baca juga: Komnas HAM Ungkap Indikasi Pelanggaran HAM pada MBG, Ini Respons Pemerintah
Ia menambahkan respons pemerintah terhadap berbagai kritik juga menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program.
Persiapan Menuju Indonesia Emas 2045
Misbakhun menegaskan, peningkatan kualitas gizi menjadi salah satu syarat penting supaya Indonesia bisa bersaing secara global ketika memasuki era Indonesia Emas 2045.
Ia menilai, persaingan Indonesia di masa depan tak lagi terbatas pada negara- di kawasan ASEAN, melainkan dengan negara-negara maju di kawasan Eropa yang memiliki kualitas sumber daya manusia lebih baik.
Baca juga: Bakom Tegaskan MBG Tak Bisa Dihentikan: Itu Kontrak Politik Prabowo
Karena itu, pembangunan generasi sehat melalui pemenuhan gizi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar program belanja pemerintah.
“Kita tidak hanya ingin memiliki generasi yang mampu bersaing di bidang olahraga, tetapi juga di bidang sains, pengetahuan, dan berbagai sektor lainnya. Karena itu negara harus melakukan intervensi,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
