News Update

Menteri Susi Minta Lulusan Pendidikan KKP Jadi Nelayan Mandiri

Selain itu, menurut Susi, masih banyak keuntungan lainnya bagi para lulusan yang menjadi nelayan. Salah satunya, untuk menjamin keselamatan profesi nelayan, KKP mengalokasikan anggaran khusus untuk asuransi nelayan. “Asuransi langsung dapat dia sebagai nelayan. Dia jadi TKI belum tentu dapat asuransi. Jadi nelayan meninggal di laut dapat Rp200 juta. Yang mau jadi nelayan mandiri berapa orang? Suruh daftar. Itu ide yang saya pikir luar biasa. Mulai tahun depan kita programkan,” tambah Susi.

(Baca juga: Entrepreneur Muda Harus Kembangkan Fintech)

Sebagai wadah resmi berbadan hukum, ia mendorong pelaku utama dan usaha kelautan dan perikanan untuk membentuk koperasi, termasuk bagi lulusan yang ingin menjadi nelayan. “Bukankah mereka juga anak-anak nelayan? Anak-anak nelayan yang benar-benar ingin mandiri, kita berikan bantuan, buatkan mereka koperasi. Ditjen PDS (Penguatan Daya Saing) agar memastikan asistensi sampai mereka bikin koperasi dan mau melaut dimana saja. Jadikan mereka nelayan mandiri,” tuturnya.

Hal tersebut dinilai Susi menjadi perubahan yang perlu dilakukan untuk perbaikan negeri Indonesia sehingga orang-orang bisa menjadi mandiri. “Kita punya kewajiban menyiapkan generasi perikanan yang akan datang, yang mampu menghidupi diri sendiri dan ekonomi masyarakat sekitar. Ini yang paling penting,” lanjut Susi. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2 3

Paulus Yoga

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

13 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

13 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

13 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

13 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

14 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

16 hours ago