Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan perhatian pemerintah saat ini tertuju pada prosesi penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
Prasetyo menyampaikan hal itu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, ketika ditanya soal aksi demonstrasi yang berlangsung bersamaan di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
“Kita belum monitor demo. Kita lagi konsentrasi memberikan penghormatan kepada beliau-beliau yang betul-betul berjasa bagi bangsa,” ujarnya, sebagaimana dilansir ANTARA, Senin, 25 Agustus 2025.
Prasetyo menyebut deretan penerima penghargaan kali ini datang dari berbagai latar belakang, mulai dari ekonom, olahragawan, seniman, hingga budayawan.
Dari 141 penerima tanda jasa dan tanda kehormatan itu, terdapat nama Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo yang meraih penghargaan Mahaputera Utama. Selain dia juga ada sejumlah nama besar seperti Andi Ramang, legenda sepak bola era 1940–1950-an yang dijuluki “Ramang si Macan Bola”, serta sprinter Mardi Lestari yang pernah menembus semifinal Olimpiade Seoul 1988.
Dari dunia seni dan budaya, terdapat pula Jaja Miharja, Christine Hakim, hingga Titiek Puspa, yang dinilai telah mendedikasikan hidupnya bagi perkembangan seni dan pendidikan generasi muda.
Menurut Prasetyo, penganugerahan ini menjadi pengingat bahwa jasa dan dedikasi tokoh bangsa perlu diapresiasi sekaligus diwariskan ke generasi berikutnya.
Baca juga: Gubernur BI Perry Warjiyo Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Prabowo
Aksi Demo di Depan Gedung DPR
Di sisi lain, ratusan warga dari berbagai kalangan memadati area depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, sejak Senin pagi, 25 Agustus 2025. Mereka datang untuk memprotes kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Isu yang paling menyulut emosi publik adalah rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI. Kebijakan itu dianggap tidak berpihak, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Aksi ini digelar dengan tajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” dan mendapat respons luas setelah seruan protes beredar di berbagai platform media sosial.
Baca juga: Cek Fakta! Ajakan Demo 25 Agustus di Gedung DPR
Sejumlah orator dalam aksi menyebut bahwa kenaikan tunjangan DPR sangat kontras dengan realitas rakyat yang harus menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok, lapangan kerja yang terbatas, dan daya beli yang menurun.
Massa menilai, seharusnya wakil rakyat menunjukkan empati dengan menahan diri dari kebijakan yang hanya menguntungkan elite politik.
Simak halaman selanjutnya: Aksi demonstrasi berujung ricuh...
Aksi Berujung Ricuh
Menjelang siang, suasana di depan gedung DPR mulai memanas. Sekitar pukul 12.40 WIB, massa bergerak ke arah Slipi dan Semanggi. Ketegangan meningkat saat sebagian demonstran melempar barang ke arah aparat.
Polisi kemudian merespons dengan menyemprotkan water cannon dan memukul mundur massa hingga ke Jalan Gerbang Pemuda. Dari atas mobil pengurai massa, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo memberi komando untuk menghentikan aksi.
“Bapak-ibu ini sudah tidak kondusif banyak pelajar, anak-anak kami. Kami bubarkan, karena aksinya sudah tidak kondusif,” ucap Susatyo.
Meski terjadi bentrokan, aspirasi utama para demonstran tetap jelas, yaitu menolak kenaikan tunjangan DPR yang dianggap menyakiti rasa keadilan rakyat.
Baca juga: Kredit Loyo Vs Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen: Paradoks yang Mencurigakan
Baca juga: Hentikan! Ide “Sesat” Pengambilalihan Paksa Saham BCA
Sebelumnya, ajakan melakukan demontrasi di Gedung DPR pada 25 Agustus 2025 ramai beredar di media sosial. Sejumlah akun menyerukan masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh untuk turun ke jalan.
Salah satunya akun Instagram @gejayanmemanggil yang mengunggah rilis terkait rencana aksi. Demo disebut akan dimulai pada pukul 07.00 WIB.
Dalam rilis tersebut, mereka menyerukan beragam tuntutan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan tunjangan rumah dan rencana kenaikan gaji anggota DPR yang belakangan menuai protes.
“Bubarkan DPR RI, tuntut transparansi gaji anggota DPR dan gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR,” tulis keterangan itu.
Baca juga: Wow! Segini Kekayaan Bupati Pati Sudewo yang Ogah Mundur Meski Didemo Warga
Tak hanya di Jakarta, aksi serupa disebut akan digelar di sejumlah kota besar Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota lainnya pada hari yang sama. (*)
