Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1/2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Terkait, Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia, Kepala Dinas yang membidangi koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Kepala Desa seluruh Indonesia.
“SE ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pembentukan Kopdes Merah Putih,” kata Menkop dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.
Ia menjelaskan, dalam SE tersebut dipaparkan tahapan dan lini masa pembentukan Kopdes Merah Putih yang berlangsung pada Maret-Juni 2025.
Di dalamnya mencakup tahap sosialisasi dan persiapan, mulai Maret 2025, dilakukan sosialisasi intensif program ke seluruh pemerintah daerah (Gubernur, Bupati Walikota) hingga tingkat desa (Kepala Desa).
Baca juga : Bank Mandiri Tanggapi Rencana Prabowo Bangun Koperasi Desa Merah Putih
Dalam SE tersebut, Menkop Budi Arie juga menyinggung soal musyawarah desa dalam pembentukan koperasi, di mana setiap desa yang ditargetkan membentuk koperasi harus menyelenggarakan musyawarah desa khusus.
“Dalam forum ini, harus disepakati pembentukan koperasi, anggaran dasar awal mencakup nama, jenis usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dan sebagainya, serta pemilihan calon pengurus/pengawas koperasi,” jelas Menkop.
Tahap selanjutnya, kata Budi, terkait pengesahan badan hukum untuk pendirian koperasi baru.
“Notaris akan membuat Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan hukum,” ungkapnya.
Lalu, diajukan permohonan pengesahan koperasi ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan badan hukum.
Baca juga : Kemenkop dan BNI Dorong Petani Bisa Akses Pembiayaan Formal Melalui Koperasi
Namun, bagi desa-desa yang telah memiliki koperasi aktif, dilakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi tersebut. Apabila dinilai sehat dan sesuai tujuan program, koperasi eksisting dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program Kopdes Merah Putih.
“Ini tanpa perlu mendirikan baru, dengan penyesuaian anggaran dasar. Bagi koperasi desa yang ada namun kurang aktif atau lemah, akan langsung masuk ke skema revitalisasi,” terangnya.
Menurut Budi, desa yang jumlah penduduknya kurang dari 500 orang, maka koperasi desa bisa didirikan lebih dari satu desa.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sengaja membentuk Kopdes Merah Putih sebagai solusi untuk mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.
Di mana, Kopdes Merah Putih akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.
Selain itu, melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri.
Selain menjaga ketahanan pangan, program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*)
Editor: Galih Pratama
