Jakarta – Kementerian Keuangan telah menetapkan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018. Hal ini berdasarkan pertimbangan pada ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018.
Seperti dikutip dari laman Setkab, di Jakarta, Senin, 4 September 2017 menyebutkan, batas maksimal kumulatif defisit APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 ditetapkan sebesar 0,3 persen dari asumsi PDB TA 2018. Defisit APBD sebagaimana dimaksud merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah. Sementara proyeksi PDB sebagaimana dimaksud merupakan proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBN TA 2018.
Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, PMK ini juga menyebutkan, bahwa batas maksimal defisit APBD TA 2018 masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan kapasitas fiskal daerah yakni sebesar 5 persen dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018 untuk kategori sangat tinggi. Sebesar 4,5 persen dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018 untuk kategori tinggi.
Kemudian, sebesar 4 persen dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018 untuk kategori sedang. Lalu, sebesar 3,5 persen dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018 untuk kategori rendah, dan sebesar 3 persen dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018 untuk kategori sangat rendah.
“Defisit APBD sebagaimana dimaksud merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah, Kategori Kapasitas Fiskal ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk Tahun Anggaran 2018,” bunyi Pasal 3 ayat (2 & 3) PMK ini.
Sementara itu, batas maksimal kumulatif pinjaman daerah Tahun Anggaran 2018, menurut PMK ini, juga ditetapkan sebesar 0,3 persen dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2018. Sedangkan Pinjaman Daerah sebagaimana termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan. (*)
