Jakarta – Pemerintah akan menyuntikan dana sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI) kepada bank-bank pelat merah. Langkah ini bertujuan menambah likuditas di pasar agar perbankan dapat menggenjot penyaluran kredit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara menyatakan, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di sistem perbankan berpotensi memperkuat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekaligus mendorong peningkatan penyaluran kredit.
Mengutip analisa Tim Ekonom Bank Mandiri, kondisi ini akan mendukung ketersediaan likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, sehingga perputaran uang di perekonomian dapat berlangsung lebih optimal.
Adapun, sebagai agen pembangunan dan mitra pemerintah, kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mengakselerasi fungsi intermediasi perbankan.
“Khususnya ke sektor-sektor produktif sesuai program prioritas pemerintah dan Asta Cita Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” kata Ashidiq kepada Infobanknews, Kamis, 11 September 2025.
Baca juga: Menkeu Bakal Suntik Rp200 Triliun ke Perbankan, Begini Kata Perbanas
Sementara, Corporate Secretary BTN, Ramon Armando menyampaikan, BTN masih menunggu penjelasan detail mengenai skema penempatan dana dari pemerintah tersebut, termasuk tenor, pricing, maupun persyaratan yang akan diberlakukan.
“Secara prinsip, BTN memandang kebijakan ini positif karena sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit lebih agresif ke sektor riil,” ujar Ramon dalam perbincangannya dengan Infobanknews.
Ramon menilai, tambahan likuiditas akan menjadi katalis bagi perbankan, termasuk BTN, untuk memperluas pembiayaan dan menurunkan biaya dana.
“Sehingga kredit dapat lebih terjangkau bagi masyarakat serta memberi multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
BRI Siap Salurkan Kredit Produktif
Secara terpisah, Corporate Secretary BRI, Dhanny menyatakan, BRI akan menunggu lebih lanjut rencana pemerintah tersebut. BRI berkomitmen untuk terus bekontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Komitmen tersebut dilakukan baik melalui penyaluran kredit secara prudent di sektor-sektor produktif serta melalui berbagai dukungan terhadap program pemberdayaan lainnya,” ucap Dhanny.
Baca juga: Besok, Menkeu Purbaya Guyur Rp200 Triliun ke Enam Bank Himbara
Sebagai informasi, hingga akhir Juni 2025, penyaluran kredit BRI mampu tumbuh 6,0 persen yoy menjadi sebesar Rp1.416,6 triliun. Dari total kredit yang disalurkan tersebut, segmen UMKM mengambil porsi 80,32 persen.
BNI: Tambahan Likuiditas untuk Perkuat Intermediasi
Adapun Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo menjelaskan, langkah strategis pemerintah ini dapat memberikan tambahan ruang likuiditas bagi perbankan. Hal ini pada gilirannya diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang menjadi prioritas pemerintah.
“BNI menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu akan menambah ruang likuiditas dan menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” ujar Okki saat dihubungi Infobanknews, Kamis.
Okki menegaskan, BNI berkomitmen untuk menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“BNI berkomitmen untuk tetap menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan prioritas pemerintah,” tegasnya.
Baca juga: BNI Siapkan Dividen Jumbo Tahun Buku 2025, Ini Bocoran Besarannya!
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada aturan teknis dan implementasi lebih lanjut dari regulator.
Beberapa aspek kunci yang memerlukan kejelasan mencakup skema penempatan dana, tata kelola, jangka waktu, mitigasi risiko, serta prioritas penyaluran kepada sektor-sektor tertentu.
Kebijakan penarikan dana excess reserve (cadangan berlebih) ini dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat intermediasi perbankan dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
“Dengan likuiditas yang lebih kuat, bank diharapkan dapat lebih agresif dalam mendanai proyek-proyek strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Enam Bank Jadi Penyalur
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di BI kepada perbankan akan mulai disalurkan Jumat, 12 September 2025.
Purbaya menyebut, terdapat enam bank nasional yang akan diguyur oleh dana tersebut yang merupakan bank himpunan milik negara (Himbara).
“Besok sudah masuk, ke enam bank,” ujar Purbaya kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
Baca juga: Purbaya Jadi Menkeu, Begini Respons BRI Danareksa Sekuritas
Purbaya menyebut ke enam bank tersebut terdiri dari empat bank konvensional dan dua bank syariah. Dipastikan bank Himbara tersebut di antaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun, satu bank syariah lagi tidak disebutkan secara spesifik.
“Ada bank syariahnya kan, BSI, ada dua kan syariahnya,” ujar Purbaya di Kompleks DPR RI.
Dia juga menjelaskan dana yang akan dibagikan kepada bank-bank tersebut porsinya akan berbeda-beda. Selain itu, Purbaya menyatakan, ketentuan terkait pemindahan dana pemerintah ke bank akan ia tanda tangani malam ini.
“Nanti kita atur (besaran dana di bank). Harusnya cepat (pemindahan dana). Malam ini saya tanda tangan besok sudah masuk ke bank-bank itu,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
